Proyek Kereta Cepat Diharapkan Menjadi Batu Loncatan

Ilustrasi Kereta Cepat (Foto: kicaunews.com)
Ilustrasi Kereta Cepat (Foto: kicaunews.com)
Ilustrasi Kereta Cepat (Foto: kicaunews.com)

Rencana pembangunan infrastruktur jalur kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Beliau mengatakan bahwa DPR mendukung semua program pemerintah terkait pengembangan infrastruktur transportasi.

“Apa pun situasi terkait dengan percepatan pengembangan infrastruktur, DPR sudah mendukung. Apakah itu pengembangan fasilitas infrastruktur, baik di darat, laut, udara,” ujar Taufik di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Januari 2016.

Taufik mengharapkan proyek ini dapat menjadi batu loncatan bagi pengembangan jalur kereta cepat di daerah lain. “Nanti setelah Jakarta-Bandung, lalu Jakarta-Surabaya, kemudian luar Jawa dan seterusnya,” ucap Taufik.
Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk membangun jalur jarak pendek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah tepat. Kondisi ini menjadi uji coba sebelum melangkah ke jarak yang lebih jauh.
“Kenapa ini jarak pendek? Ya, ini sebagai try out lah, sebagai tahapan pertama. Jangan tiba-tiba langsung terlalu jauh, kan juga berisiko buat Indonesia yang belum pernah berpengalaman dalam kereta cepat,” ujar Taufik.
Politisi PAN itu juga mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan sumber pembiayaan proyek ini tanpa membebani APBN. Hal ini dikarenakan skema pembiayaan yang digunakan adalah business to business.
“Sudah jelas dari pemerintah tidak akan mengambil dari dana APBN, kita syukuri. Dan sudah menjadi keputusan dari masing-masing pihak yang sudah sepakat melaksanakanbusiness to business jalur Jakarta-Bandung,” ungkap Taufik.
Pernyataan Taufik ini bertentangan dengan pendapat anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro beberapa waktu lalu. Nizar menilai, proyek ini dilaksanakan secara terburu-buru, karena izin pembangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek belum selesai. Nizar pun menyarankan pemerintah untuk menunda pembangunan proyek.
Tak hanya Nizar, usulan agar pemerintah mempertimbangkan ulang proyek ini juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin. Hal ini dikarenakan pembangunan jalur kereta cepat ini akan menggusur kompleks strategis lapangan udara (Lanud) Halim Perdanakusuma. (viva.co.id)

Rekomendasi