Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan urbanisasi di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa urbanisasi tidak dapat dicegah, karena merupakan hak setiap warga negara untuk bergerak bebas di seluruh wilayah Indonesia.
“Mengelola urbanisasi menjadi pilihan kita. Ini adalah tugas berat bagi pemerintah daerah,” kata Suhajar dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.
Suhajar mencontohkan upaya sukses pengelolaan urbanisasi di negara lain, seperti Tiongkok. Di sana, setiap peningkatan 1% populasi perkotaan berkontribusi pada kenaikan 3% Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi dapat berdampak positif bagi perekonomian.
Oleh karena itu, pemerintah Jakarta didorong untuk memastikan bahwa warga baru yang bermigrasi ke kota ini produktif. Sebaliknya, jika tidak produktif, maka akan menjadi beban sosial yang perlu dikelola.
Suhajar juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov DKI dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan. Ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak hanya bermanfaat bagi Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.
Selain membahas pengelolaan urbanisasi, Suhajar juga memaparkan indikator pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Angka kemiskinan tercatat sebesar 4,44%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,55%, dan laju pertumbuhan ekonomi 4,96%. Angka-angka ini menunjukkan pencapaian positif dalam pembangunan Jakarta.
Artikel ini disadur dari Kemendagri dorong Pemprov DKI Jakarta optimalkan urbanisasi
