Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Muncul

DPR Usulkan Revisi UU Pilkada demi Pemilu yang Berkualitas

Jakarta – Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap perlunya perampingan paradigma netralitas kekuasaan eksekutif dalam pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) kembali menyeruak.

Revisi ini diperlukan untuk menutup celah regulasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu di luar masa kampanye. Pasalnya, UU Pemilu saat ini masih belum menetapkan batasan yang jelas mengenai aktivitas yang dianggap sebagai kampanye sebelum dan sesudah masa kampanye.

Menurut pandangan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, perubahan paradigma netralitas kekuasaan eksekutif harus terwujud melalui revisi UU Pemilu. Perubahan tersebut meliputi pembatasan penggunaan atau penyambungan program pemerintah dengan kepentingan pribadi, terutama dalam gelaran pemilu.

Selain itu, perbaikan tata penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berdekatan dengan pemilu perlu diatur secara rinci. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bansos sebagai alat penggiringan suara.

Ketua MK Suhartoyo juga menyoroti adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan pemilu, seperti UU Pemilu, PKPU, dan Bawaslu. Kekosongan regulasi tersebut menghambat upaya penindakan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu.

Penyempurnaan UU Pemilu juga diharapkan dapat memperjelas pelanggaran administratif dan pidana pemilu, serta menjamin netralitas aparat negara, khususnya pejabat yang juga merangkap sebagai anggota partai politik atau kandidat.

DPR RI selaku pembentuk undang-undang menyambut baik wacana revisi UU Pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan pengamat politik dan penyelenggara pemilu yang menilai revisi diperlukan untuk menyempurnakan regulasi pemilu dan mewujudkan sistem pemilu yang lebih ideal.

Rekomendasi