Tiga Komisioner Resmi Diberhentikan KPU Sumbar

  • Whatsapp
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Foto : KanalSatu.com
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Foto : KanalSatu.com
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Foto : KanalSatu.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat resmi memberhentikan tiga Komisioner KPU Kabupaten/Kota, Senin (16/6) kemarin.

Ketiga komisioner tersebut diberhentikan setelah adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sekitar sepekan lalu.

Ketiganya yang diberhentikan adalah Ketua KPU Kepulauan Mentawai Andreas bersama Komisionernya Mendrofen dan Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan Robert Kenedy.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian tiga Komisioner Kabupaten/Kota melalui rapat pleno tingkat Provinsi (KPU Sumbar).

“KPU Sumbar telah mengeluarkan SK pemberhentiannya kemarin, sekaligus juga sudah mengirimkannya kepada yang bersangkutan,” katanya di Padang, Selasa (17/6).

Ia menambahkan, ketiga Komisioner yang diberhentikan masih dapat menempuh upaya jalur hukum dengan mengguat putusan KPU Sumbar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ketiganya bisa menggugatnya ke PTUN, tetapi yang digugat putusan KPU bukan DKPP. Karena, DKPP putusannya bersifat final,” jelasnya.

Sementara, terkait pengangkatan Ketua KPU pada Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan dipilih berdasarkan rapat Komisioner.

“Masing-masing KPU menentukan masing-masing Ketuanya dengan rapat antar Komisioner. Sesuai dengan keputusan DKPP, DKPP memberi waktu tujuh sejak putusan dikeluarkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pengangkatan terhadap ketiga Komisioner yang diberhentikan tersebut juga harus menempuh proses kembali seperti verifikasi data admintrasi.

“Semuanya harus diverifikasi kembali, seperti surat keterangan kesehatannya harus diperbaharui, kemudian pernyataan tidak terlibat Parpol, dan syarat lainnya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tiga Komisioner Kabupaten/Kota tersebut diberhentikan oleh DKPP setelah dinilai tidak bekerja secara profesional pada Pemilu Legislatif (Pileg), 9 April lalu.

 

Loading...

Pos terkait