Tanpa Payung Hukum, Tim 9 Tetap Bekerja

Presiden Joko Widodo dan Tim Independen Foto: merdeka.com
Presiden Joko Widodo dan Tim Independen Foto: merdeka.com

Tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri telah bergerak. Walaupun sudah bekerja beberapa hari namun Presiden belum mengeluarkan Keppres terkait pembentukan tim tersebut. Namun, tim yang kini disebut Tim 9 ini tidak merasa dihalangi dan terus menyelidiki kasus KPK vs Polri tersebut. Bahkan sebagian besar anggota Tim 9 berpendapat agar tim ini bersifat informal dan tidak membutuhkan Keppres.

“Di antara internal tim ada 2 pilihan, apakah harus formal atau informal? Jadi tak usah formal, kita bekerja beri masukan tak usah Keppres juga tidak apa-apa. Persis seperti usulan anggota tim. Tapi masih dikaji oleh tim di Setneg (Sekretariat Negara),” ujar Jimly Asshiddiqie, salah satu anggota tim.

Bacaan Lainnya

Walaupun Tim 9 mengetahui dengan tidak adanya payung hukum mereka tidak bisa memanggil atau memasuki KPK dan Polri, namun tim ini mengakui masih bisa mencari informasi dari sumber-sumber lain.

“Konsekuensi tidak di-Keppres-kan tentunya kita tidak bisa masuk ke KPK atau Polri. Tapi kita kan juga bisa mengakses lewat sumber-sumber lain,” jelas Jimly.

Sementara itu, Tim 9 diketahui telah menyampaikan beberapa pertimbangan kepada Presiden Jokowi terkait kasus KPK dan Polri. Berikut ini adalah 5 pertimbangan Tim 9 kepada Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif, sedangkan yang lainnya tidak untuk dipublikasikan:

  1. Sebagai kepala negara, Jokowi semestinya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka. Baik itu Komjen Pol Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK maupun Bambang Widjojanto yang ditetapkan tersangka Mabes Polri. Dua penegak hukum tersebut berdasarkan rekomendasi tim independen sudah semestinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini demi menghormati 2 institusi tersebut,
  2. Meminta agar Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri di tengah status tersangkanya saat ini. Dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif,
  3. Presiden Jokowi sudah seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapapun. Baik itu pada institusi Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya,
  4. Meminta agar presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan personel Polri maupun KPK,
  5. Presiden mesti menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Bahkan ketua tim tersebut menyatakan bahwa penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bukan inisiatif Presiden Jokowi sendiri, namun ada pihak lain yang mendorong penunjukan tersebut.

“‎‎Jujur, itu sebetulnya pengajuan bukan atas inisiatif presiden. Kalau bacaan saya, bukan dari presiden, tapi saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu,” ucap pria yang biasa dipanggil Buya itu.

Loading...

Pos terkait

Hosting Unlimited Indonesia