Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Romahurmuziy saat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Barat, Sabtu (16/9/2017).
Menurut Romy, dampaknya masyarakat anti terhadap partai politik. Sedangkan keberadaan parpol merupakan keniscayaan dalam suatu demokrasi, terutama di Indonesia. Maka ia menegaskan, jangan membiarkan demokrasi itu berjalan tanpa kendali.
“Jangan buat rakyat anti terhadap partai,” tegasnya, Minggu (17/9/2017).
Ia juga menyebutkan, jika Mukerwil ke I DPW PPP Sumatera Barat merupakan langkah konsolidasi dan pemanasan mesin politik partai menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Terkait apa yang disampaikan Romy, anggota Komisi XI DPR RI. Ia juga mengkritisi serta angkat bicara terkait turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Romy mencontohkan, Pemilu 1999 angka partisipan hanya 92,7 persen, di 2014 mencapai 75,11 persen. Bahkan, jumlah parpol di parlemen juga turut berkurang. Mulai data jumlah parpol di kursi DPR 1999 hanya 20 parpol dan 10 parpol pada Pemilu 2014.
Ia pun berasumsi, jika di masa mendatang akan terjadi diferensiasi dan konsolidasi politik. Ini ditandai dengan makin berkurangnya jumlah parpol penghuni parlemen hasil pemilu. “Karena itu kita harus lakukan konsolidasi secara natural, tidak dipaksa sebagaimana dulu di paksa di era orde baru,” pungkasnya.
