Sidang Perdana Gugatan DeJe Digelar, Apa Isinya ?

Pemohon Prinsipal Desri Ayunda (kanan) didampingi kuasanya Virza Benzani (tengah) dan Heru Widodo (kiri) saat membacakan dalil-dalil permohonan dalam sidang Sengketa Pemilukada Putaran Kedua Kota Padang, Senin (24/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. FOTO/HUMAS MK/Ganie.
Pemohon Prinsipal Desri Ayunda (kanan) didampingi kuasanya Virza Benzani (tengah) dan Heru Widodo (kiri) saat membacakan dalil-dalil permohonan dalam sidang Sengketa Pemilukada Putaran Kedua Kota Padang, Senin (24/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. FOTO/HUMAS MK/Ganie.
Pemohon Prinsipal Desri Ayunda (kanan) didampingi kuasanya Virza Benzani (tengah) dan Heru Widodo (kiri) saat membacakan dalil-dalil permohonan dalam sidang Sengketa Pemilukada Putaran Kedua Kota Padang, Senin (24/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. FOTO/HUMAS MK/Ganie.

Sidang pertama gugatan paslon  Desri-James digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (24/3) pukul 11.11 WIB hingga berakhir 11.45 WIB. Dalam sidang perdana ini, Hakim MK mendengarkan terkait gugatan permohonan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Desri-James.

Dilansir situs resmi Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Desri-James, Heru Widodo menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 10 (Mahyeldi-Emzalmi) telah melakukan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Caranya, melibatkan Walikota Padang (Fauzi Bahar-red) untuk mengarahkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabata struktural di lingkungan Pemko padang untuk mendukung paslon Mahyeldi-Emzalmi.

Bahkan dalam sejumlah kegiatan, Fauzi Bahar memberikan ruang kepada Mahyeldi untuk berbicara kepada PNS dan pejabat struktural Pemkot Padang yang hadir.

Selain persoalan pelanggaran yang melibatkan PNS serta pejabat struktural Pemkot Padang, Heru Widodo juga mengungkapkan adanya pembentukkan opini negatif terhadap Pemohon perkara 7/PHPU-XII/2014 ini yang dilakukan oleh partai pengusung Mahyeldi-Emzalmi, melalui forum-forum pengajian.

Selain itu, Pemohon menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penggantian terhadap 16 Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah, tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang.

Dengan argumentasi tersebut, Pemohon meminta kepada MK untuk memberikan putusan dan memerintahkan pada KPU Kota Padang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Kuranji dan Koto Tengah, dengan terlebih dahulu mengembalikan 16 anggota PPK dan PPS di dua kecamatan itu pada jabatannya.

Nasihat Hakim

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan nasihat agar Pemohon mempertajam argumentasinya dengan menjelaskan hubungan sebab akibat antara dalil-dalil permohonan dengan tuntutan dalam permohonan, serta bagaimana hubungannya dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Padang.

Sementara, Ketua MK Arief Hidayat memberikan nasihat kepada Pemohon agar fokus dalam menyampaikan dalil argumentasi, dengan cara merujuk pada apa yang dituntut oleh Pemohon.

Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Rabu, 26 Maret 2014 pukul 09.00 WIB. Diagendakan, hakim MK akan mendengarkan jawaban KPU Kota Padang, tanggapan pasangan calon Mahyeldi-Emzalmi, serta memeriksa sejumlah saksi dari Pemohon.

Sumber : Mahkamah Konstitusi

Editor : Mister

Loading...

Rekomendasi

DomaiNesia