Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan Rencana Perlindungan Sosial dengan transparan dan akuntabel.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir pekan ini.
Airlangga dan tiga menteri lainnya diminta memberikan penjelasan terkait tudingan tentang Rencana Bansos yang diduga berperan dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Airlangga, Rencana Perlindungan Sosial merupakan langkah pemerintah untuk menggerakkan partisipasi publik dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Rencana Perlindungan Sosial terus berjalan secara teratur untuk mengatasi kerentanan ekonomi,” ujar Airlangga. Dia juga menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) dipengaruhi oleh risiko El Nino yang dirasakan pada tahun 2023-2024. Kenaikan biaya pangan akibat pengaruh El Nino dapat mengancam kelompok masyarakat rentan.
Airlangga menekankan bahwa implementasi Rencana Perlindungan Sosial dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan DPR RI dan pihak terkait lainnya dalam pembahasan mekanisme APBN.
