Serikat Petani Tuntut Gubernur Cabut Surat Edaran

Koalisi Masyarakat dan Serikat Petani Sumbar menggelar unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Barat mencabut Surat Edaran (SE) terkait pengelolaan lahan pertanian di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Foto : Kabarnagari
Koalisi Masyarakat dan Serikat Petani Sumbar menggelar unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Barat mencabut Surat Edaran (SE) terkait pengelolaan lahan pertanian di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Foto : Kabarnagari

Puluhan massa yang terdiri dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Serikat Petani Sumatera Barat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (20/3). Aksi sendiri buntut dari dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat perihal lahan pertanian.

Para peserta aksi menuntut agar Gubernur mencabut SE Gubernur terkait pengelolaan lahan pertanian yang tidak termanfaatkan. Mereka beranggapan, jika Gubernur telah merugikan petani dengan seakan merampas hak lahan mereka.

Baca Juga

“Kami menuntut Gubernur Sumatera Barat segera mencabut Surat Edarannya kepada Petani, ini akan merugikan petani,” sorak Koordinator Aksi, Aulia Rizal didepan Kantor Gubernur Sumbar.

Sempat terjadi ketegangan antara peserta aksi dengan Satpol PP yang berjaga disana. Hal itu terjadi saat peserta hendak memasang spanduk di kantor Gubernur Sumbar.

“Kami tidak akan merusak cat dari kantor ini, izinkan kami untuk memasang spanduk ini agar dibaca Guberur ini adalah suara petani, jangan halangi kami,” soraknya.

Sementara itu, peserta aksi sendiri diterima oleh Kasatpol PP Sumbar Zulhariman, Kabiro Humas Jasman dan Kadinas Pertanian Chandra. Perwakilan Gubernur itu berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinan mereka, Gubernur Sumbar.

“Kita sudah menerima permohonan untuk masuk dan menggelar aksi didepan pintu kantor, sekarang malah minta untuk memasang spanduk disini, jangan lah seperti itu,” kata Zulhariman didepan peserta aksi.

Untuk diketahui, perihal ini heboh awalnya dengan dikeluarkannya SE Gubernur No 521.1/2088/Distanhorbun/2017. Dimana, ada sejumlah poin penting yang dinilai mendiskriminasi petani seperti petani diharuskan menggarap lahan pertanian paling lama 15 hari setelah panen.

Lalu, jika dalam 30 hari petani tidak mengolah lahan miliknya maka pengelolaan akan diambil alih oleh Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan setempat. Kemudian, terkait pembagian keuntungan, dimana apabila lahan dikelola Koramil dan UPT, petani mendapatkan 20 persen sedangkan pengelola 80 persen.

Lantas, beberapa hari kemudian, Gubernur Sumbar kembali mengeluarkan SE Gubernur No.521.1/1984/Distanhorbun/2017 sebagai penjelas dari SE sebelumnya.

Dalam SE kedua tersebut, ada beberapa poin yang berubah diantaranya :

1.Menggerakkan seluruh instansi terkait termasuk jajaranTNI AD untuk mengajak petani melakukan penanaman padi pada lahan yang tidak termanfaatkan.

2. Lahan yang tidak termanfaatkan sebagaimana tersebut pada angka 1, diusulkan oleh petani untuk dapat dilakukan kerjasama pengelolaannya dengan pihak ketiga, antara lain Koramil dan UPT Pertanian Kecamatan setempat.

3. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Petani dan Pengelola) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loading...

Rekomendasi

DomaiNesia