Praktek Korupsi Berawal dari Perizinan yang Lambat

  • Whatsapp
image
Ilustrasi

Pengamat Pertanahan Benny Oewes mengaku miris banyaknya mafia tanah yang saat ini bergentayangan di wilayah Jawa Barat. Mafia tersebut banyak bercokol terutama di kabupaten/kota strategis yang banyak diminati investor seperti di Kota Bandung, Karawang, Bogor, Majalengka dan lain-lain.

Benny Oewes mengatakan, mafia tanah itu terkadang bekerjasama dengan oknum pemerintah daerah setempat untuk mengambil keuntungan.

Bacaan Lainnya

“Ulah mereka itu tentu saja akan menghambat investor yang akan membangun daerahnya. Seharusnya investor itu dipermudah tapi malah menjadi rumit karena ulah mafia tanah dan juga oknum Pemda,” ujar Benny Oewes yang juga mantan kepala BPN Jabar tersebut kepada wartawan, Kamis (4/12/2014).

Menurut Benny Oewes kasus Karawang harus menjadi pelajaran berharga. “Kasus yang menyeret Bupati Karawang dan istrinya itu kan awalnya soal perizinan, susahnya perizinan menjadi peluang untuk melakukan korupsi dan investor sehingga menjadi objek pemerasan,” ujarnya.

“Di dakwaan kan dijelaskan bahwa Bupati dan istrinya melakukan pemerasan dalam proses perizinan pembuatan mall di Karawang. Padahal seharusnya investor dipermudah karena bagaimanapun, mereka itu akan investasikan uangnya dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Menurut Benny, seharusnya ke depan semua pemerintah daerah memberikan keleluasaan, bukan malah mempersulit. “Prinsip-prinsip pelayanan itu kan cepat, dan mudah. Bukan sebaliknya malah diperlambat dan dipersulit,” ujarnya.

Kasus lain yang jadi perhatian publik juga menimpa Bupati Bogor non aktif Rachmat Yasin. Kasus tersebut juga awalnya sama tentang perizinan yakni rekomendasi tukar menukar lahan hutan. “Karena lambat akhirnya terjadi praktek kongkalikong yang ujung-ujungnya uang,” katanya.

Secara umum, Benny Oewes menyatakan memang masalah tanah sekarang ini menjadi trend, banyak pemain tanah mencari tanah bermasalah, tujuannya mencari nilai lebih. “Mereka terkadang mencari keuntungan, kalau tidak jalan dia masuk ke ranah hukum dengan cara gugat menggugat, kadang sudah mensetting. Itulah yang dilakukan mafia tanah,” ujarnya.

Benny Oewes mengusulkan agar pemerintah membuat aturan mengenai perlindungan hukum atas tanah.

“Saat ini undang-undang agraria kita menganut negatif tendensi positif artinya apabila sertifikat itu dapat dibuktikan milik orang lain maka sertifikat kita bisa dibatalkan sehingga ini menjadi ketidakpastian
pemilik sertifikat atau pun investor. Jadi harusnya dibenahi undang undang,” ujarnya.

(TRIBUNnews)

Loading...

Pos terkait