PKPU 15 Tumpul, Aturan Baliho Caleg Masih Dilematis

  • Whatsapp

POLITIK – Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 secara tegas melarang baliho kampanye Caleg di setiap tingkatan dewan perwakilan rakyat. “Baliho itu untuk partai bukan untuk Caleg, itu tegas diatur pada Perarutan KPU RI nomor 15 tersebut,” ujar Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie, Kamis (14/11) di Padang.

Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini baliho Caleg ukuran besar tampah gagah menghiasi banyak titik strategis di Kota Padang. Contohnya terlihat baliho mentereng Anggota Komisi III yang kembali men-Caleg, Dasrul Djabar, lalu ada Caleg Partai Nasdem Endre Saifoel.

Bacaan Lainnya

Peraturan KPU tersebut seperti dilematis dalam penerapannya. Maksud dari aturan itu agar kesenjangan Caleg kaya dan miskin dalam bersosialisasi tidak kentara, juga untuk lebih mengedepankan partai politik.

Mestinya ada proaktif pemerintah kota dan kabupaten yang punya daerah. “Pemerintah kota dan kabupaten adanya aturan KPU ini jangan mengeluarkan izin, tapi kenyataannya tetap saja baliho Caleg menghiasi setiap sudut strategis kota dan kabupaten di Sumbar,” ujar Mufti Syarfie.

Bagi Pemko dan Pemkab, caleg beriklan memakai baliho bagi mereka adalah sumber pendapatan asli daerah. Karena dari spot-spot baliho yang ada pajak reklamenya mengalir ke kas daerah.

KPU Sumbar sendiri kata Mufti telah berulang kali mengingatkan partai politik agar mengingatkan Caleg mereka untuk tidak memasang alat peraga kampanye dengan space baliho. “Tapi tetap saja tidak dihiraukan,” ujar Mufti.

Selain itu Peraturan KPU 15 2013 diakuinya tidak miliki daya kejut terhadap langkah Caleg dalam Pemilu 2014. “Coba ada sanksi administrasi yang tegas, seperti hukuman melarang Caleg yang nakal itu berkampanye di masa kampanye, pasti aturan KPU dipatuhi,” ujarnya.

Sumber : Kliksumbar

Loading...

Pos terkait