Pileg, Bawaslu Sumbar Terima 30.000 Aduan Pelanggaran APK

  • Whatsapp
Ilustrasi penertiban APK
Ilustrasi penertiban APK
Ilustrasi.

Bawaslu Sumatera Barat mengaku menerima lebih dari 30.000 laporan pelanggaran adminstrasi Alat Peraga Kampanye (APK). Data itu dihitung dimulai dari masa kampanye hingga masuknya masa tenang Pemilu Legislatif (Pileg).

“Kita menyebut itu pelanggaran dengan mengacu terhadap PKPU Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman kampanye bagi DPR, DPRD maupun DPD RI,” kata Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti di Padang, Selasa (8/4).

Disebut Elly, terkait sengketa, pihaknya mencatat ada 25 kasus semenjak penetapan DCS dan DPT. “Pelanggaran yang baru ditindaklanjuti baru satu ke pengadilan, yaitu kasus Politik Uang yang diduga terjadi di Kota Solok,” jelasnya.

Sementara, terkait masih maraknya APK kampanye yang ada di Sumatera Barat, pihaknya mengaku ada dua daerah yang cukup sulit untuk ditertibkan. Kedua daerah itu yakni Kabupaten PadangPariaman dan Kota Padang.

Kendala di Kabupaten PadangPariaman sendiri karena wilayahnya yang cukup luas membuat Panwaslu setempat cukup kesulitan dalam menjangkau setiap daerahnya.

“Kalau Kota Padang karena banyaknya jumlah baliho atau APK dengan bentuk, ukuran dan penempatannya berbeda, hingga membuat tim terpadu cukup kesulitan,” tuturnya.

Meskipun begitu, Bawaslu Sumbar sendiri juga telah menyurati dan mengingatkan berkali-kali agar pihak Parpol dapat mencopot sendiri APK-nya. “Itu kewajiban mereka, seharusnya mereka bisa sadar,” tegasnya.

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait