Peraga Pemilu Ditertibkan, Pesta Demokrasi Jadi Hambar

Baliho salah satu caleg DPRD Sumbar, Gusfen Khairul.
Baliho salah satu caleg DPRD Sumbar, Gusfen Khairul.
Baliho salah satu caleg DPRD Sumbar, Gusfen Khairul.

Aturan KPU RI terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan sistem zonanisasi telah membuat hambarnya pesta demokrasi lima tahunan. “Terlalu banyak batasan, akibatnya Pemilu bak pesta kematian saja,” ujar Rusdi (47) tokoh warga di Seberang Padang menyikapi penertiban APK di berbagai kota dan kabupaten di Sumbar.

Mestinya yang namanya pesta tentu ada kelonggaran. “Pesta kawinan saja listrik dilosskan oleh si empunya pesta, artinya ada kelonggaran,” ujar Rusdi.

Bacaan Lainnya

Cara pennyelenggara mengetatkan aturan menurut, Direktur Eksekutif Political Institute Yosmeri adalah ambigu. “Ambigu karena sistem Pemilu itu suara terbanyak dan Calon Legislatif berlomba-lomba dengan segala macam metode untuk meraup suara pemilih tersebut, sekarang sebaliknya dibatasi,” ujar Yosmeri.

Menurut Yosmeri, harusnya aturan KPU itu mengetatkan soal estetika dan tempat yang dilarang, tidak menerapkan zonanisasi dan membatasi kreatifitas Caleg mensosialisasikan diri. Aturan itu membuat Pesta Demokrasi hambar, padahal Caleg itu bertarung dua sisi, melawan internal dan eksternal harusnya ini dipahami penyelenggara Pemilu.

Yosmeri mengakui banyak metode untuk meyakinkan pemilih, tapi APK seperti baliho bagi sebagian Caleg masih mangkus untuk bersosialisasi. “Kalau mengandalkan blusukan (tatap muka, Red) seberapa banyak terjangkau karena daerah pemilihan itu luas. Hadir sekali saja tidak menjamin Caleg mendapat suara, lewat APK pesan si Caleg itu sampai kekonstituennya,” ujar Yosmeri.

[Afiliasi:KlikSumbar]

Loading...

Pos terkait

DomaiNesia