Pemprov Sumbar Upayakan Solusi Konflik Pj Wako Pariaman dan OPD

pemprov-turun-tangan-tengahi-konflik-pj-wako-pariaman-dan-opd
Pemprov Turun Tangan Tengahi Konflik Pj Wako Pariaman dan OPD

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) turun tangan menengahi konflik yang terjadi antara Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pariaman, Roberia dengan puluhan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman.

Konflik ini bermula dari desakan puluhan kepala OPD agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan Roberia dari jabatannya sebagai Pj Wako Pariaman.

Baca Juga

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap persoalan yang terjadi di Kota Pariaman tersebut.

“Kami sudah panggil para kepala OPD dan Sekda, termasuk juga Pj kepala daerah bersangkutan. Ada beberapa yang mungkin prinsipnya hanya miskomunikasi,” ujarnya.

Doni menjelaskan bahwa Pj Wako Pariaman adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun bukan pegawai organik di pemerintahan daerah (pemda).

“Sehingga tentu butuh dukungan informasi dari bawah. Sementara dari bawah mungkin ada persoalan, sehingga informasi tidak utuh sampai ke beliau. Nah, di sini terjadi miskomunikasi. Untuk itu, kami tengah berupaya untuk membina,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa Pj kepala daerah sejatinya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjalankan tugas dan roda pemerintahan di daerah.

“Mendagri menunjuk dan kita harus tetap menjaga kebijakan pusat yang ada di daerah. Mudah-mudahan membaik. Setelah beraudiensi, pada prinsipnya kami sudah paham persoalan apa yang terjadi dan sudah kami coba untuk menjembatani. Tapi itu tergantung mereka, mau tidak mereka saling membuka diri,” katanya.

Sebelumnya, sekitar 32 orang kepala OPD di lingkup Pemko Pariaman termasuk sekda, menandatangani surat penolakan terhadap kepemimpinan Pj Wako Pariaman, Roberia yang ditujukan langsung kepada Mendagri di Jakarta.

Mereka beralasan bahwa kepemimpinan Roberia di Pemko Pariaman telah menimbulkan banyak persoalan, sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Pariaman.

DPRD Kota Pariaman pun telah turun tangan untuk menjembatani konflik antara kedua belah pihak melalui panggilan rapat dengar pendapat yang berlangsung sebanyak dua kali, yakni pada Jumat (19/4) serta Senin (22/4) lalu.

Pada rapat dengar pendapat pertama, DPRD Kota Pariaman memanggil sekda, asisten dan puluhan kepala OPD dengan tingkat kehadiran 38 orang. Sementara pada panggilan kedua yang bersifat tertutup, dihadiri langsung oleh Pj Wako Pariaman, Roberia.

Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi, mengatakan bahwa rapat dengar pendapat tersebut sebagai tindak lanjut atas surat tembusan perihal penolakan terhadap Roberia sebagai Pj kepala daerah.

“Kami sudah memanggil sekda, asisten, dan jajaran kepala OPD untuk mendengarkan pendapat mereka terkait isi surat yang ditujukan kepada Mendagri. Mereka meminta pergantian Pj kepala daerah,” katanya.

Pada rapat pertama, dari 38 kepala OPD yang hadir sebanyak 32 orang menandatangani surat penolakan. Namun, saat dimintai keterangan, sekda sebagai salah satu orang yang bertanda tangan bungkam dan enggan memberi keterangan.

Tidak jauh berbeda, Pj Wali Kota Pariaman, Roberia juga tidak mau berkomentar banyak terkait latar belakang surat penolakan dari OPD kepadanya.

Ia hanya akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait surat penolakan itu. “Sebagai penjabat kepala daerah, ketika dipanggil, maka saya penuhi panggilan itu untuk menjaga hubungan antarlembaga,” kata Roberia usai menghadiri panggilan DPRD.

Kendati begitu, Roberia memastikan program Pemko akan terus berjalan demi pelayanan masyarakat. “Untuk saat ini, yang penting pelayanan rakyat diutamakan, program dijalankan,” ujarnya.

Rekomendasi