Pemprov Sumbar Bantah Ketidakseriusan Penanganan Tambang Air Dingin

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan tambang di Air Dingin, Kabupaten Solok. Bantahan ini disampaikan menyusul tudingan bahwa Pemprov Sumbar tidak serius menangani permasalahan tersebut.

Keseriusan Pemprov Sumbar dibuktikan dengan penjatuhan sanksi penghentian operasional sementara bagi perusahaan tambang berizin yang belum melengkapi kewajiban teknisnya di kawasan tersebut.

Baca Juga

“Keputusan sudah diambil, tidak perlu lagi rapat,” tegas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuadi, di Padang, Rabu (8/5/2024).

Selain sanksi, Pemprov Sumbar bersama Dinas ESDM dan Satpol PP Sumbar juga telah memasang plang larangan aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan tersebut. Tujuannya, untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin parah dan mempercepat perbaikan jalan nasional.

Fuadi menuturkan, sebagian pihak menginginkan tambang itu ditutup permanen. Untuk tambang ilegal, pihaknya sangat setuju dengan usulan tersebut. Namun, untuk yang berizin, ada mekanisme yang harus dilalui.

“Atas dasar itu, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Keputusan sudah jelas, tinggal tindaklanjuti,” paparnya.

Upaya Perbaikan Jalan Nasional

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengungkapkan keseriusan Pemprov Sumbar dalam upaya perbaikan jalan nasional di kawasan Air Dingin.

Bappeda Sumbar telah menyampaikan usulan tersebut sebagai prioritas utama untuk dibiayai Pemerintah Pusat pada forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbang) di Surabaya pada akhir Februari lalu.

“Alhamdulillah, usulan kita itu disepakati oleh Bappenas dan Kementerian terkait. Karena ini jalan nasional, pendanaannya harus diproses melalui forum nasional,” kata Medi.

Medi menegaskan, aksi cepat yang dibutuhkan, bukan retorika rapat kembali. “Bukan hanya retorika rapat rapat lagi, rakyat butuh aksi cepat,” pungkasnya.

Rekomendasi