Warga Padang Demo KPUD, Pertanyakan Data Dukungan

  • Whatsapp
Warga Padang saat berunjuk rasa
Warga Padang saat berunjuk rasa
Warga Padang saat berunjuk rasa

Diduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) putaran pertama, yang dilaksanakan pada 30 Oktober, puluhan massa yang terkabung dalam Koalisi Pemuda Peduli Pilkada Padang (KP4), mengelar aksi unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPRD Kota Padang, pada Senin (25/11).

Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta agar KPU transparan dalam pelaksanaan Pilkada Padang. Selanjutnya, mereka juga meminta DPRD Kota Padang, supaya dapat memfasilitasi mereka dalam menyelesaikan persolan ini, baik di KPU Padang dan Panwaslu.

Bacaan Lainnya

“Adanya kecurangan pada Pilkada putaran pertama tersebut dibuktikan dengan beberapa pelanggaran diantaranya dukungan KTP terhadap pasangan calon independen, terjadi pencatutan dukungan atau pemilik KTP itu sendiri tidak mendukung pasangan calon tersebut,” cetus Koordinator KP4, Agus Suherman.

Dalam unjuk rasa di kantor KPU Padang, pengunjuk rasa meminta KPU untuk memperlihatkan KTP milik para pasangan calon, untuk membuktikan adanya pencatutan KTP dukungan. “Awalnya, KPU tidak mau memperlihatkan data dukungan KTP dari pasangan calon. Namun setelah didesak, baru mau KPU memperlihatkan dan tidak mau memberikan data tersebut dengan alasan arsip negara,” kata Agus Suherman.

Selanjutnya, saat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Padang, kedatangan mereka diterima langsung oleh ketua DPRD Padang, Zulherman dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Agus Suherman tidak menyebutkan pasangan calon mana yang telah melakukan pencatutan bukti dukungan KTP dan pemalsuan tanda tangan. “Kami saat ini melakukan aksi demo, karena baru mendapatkan fakta dan data pencatutan KTP. Untuk itu, kami berharap DPRD Padang dapat mengakomodir tuntutan kami ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Zulherman mengatakan, tekait dengan tuntutan pengunjuk rasa itu, pihaknya akan menampung aspirasi mereka. “Tuntutan mereka akan kita tindaklanjuti. Jika nantinya memang terbukti ada unsur pidananya, maka kita akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib untuk memproses,” jelas Zulherman.  (*/KS/Af)

Loading...

Pos terkait