Ombudsman Investigasi Dugaan Data Palsu Honorer K2 di Dharmasraya

  • Whatsapp
Ombudsman RI.
Ombudsman RI.
Ombudsman RI.

Menanggapi laporan terkait dugaan pemalsuan data dan persyaratan pada proses penerimaan CPNS Honorer kategori II di Kabupaten Dharmasraya, Ombudsman Sumatera Barat mengaku telah melakukan serangkaian kunjungan untuk memecahkan permasalaha tersebut.

Kepala Ombudsman Sumbar Yunafri mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) bersama Sekda Kabupaten Dharmasraya, Kamis (10/4) beberapa waktu lalu.

 “Tim kita sudah mendatangi Pemda setempat untuk mencari titik terang permasalahan tersebut. Saat ini, kita masih intensif melakukan investigas untuk menyelesaikan laporan aduan yang masuk,” katanya di Padang.

Hasil pertemuan tersebut, dikatakan Yunafri yakni Pemda membuat tim gabungan guna melakukan verifikasi keabsahan data dari 290 CPNS kategori II yang dinyatakan lulus.

“Kita juga minta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak yang harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang pertama kali mengangkat tenaga honorer yang lulus,” tuturnya.

Dijelaskannya, surat pernyataan itu bertujuan untuk menyeleksi oknum pejabat maupun kepala sekolah yang berada di Kabupaten Dharmasraya melakukan pemalsuan SK (Surat Keputusan) tenaga honorer.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman, pihaknya saat ini telah menyerahkan setidaknya 50 daftar CPNS yang diduga lulus dengan pengangkatan SK palsu.

“Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian kita himbau untuk berhati-hati. Tantangannya jika terbukti adalah sanksi adminstrasi, bahkan bisa pidana,” tegasnya.

Selain itu, Ombudsman Sumbar juga telah melakukan koordinasi penuh dengan pihak Polres Kabupaten Dharmasraya. “Masalah ini sudah menjadi laporan polisi, kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Laporan itu terdaftar dengan nomor STTL/37/II/2014/SPKT/POLRES,” katanya.

Penyidik Reskrim Polres Dharmasraya sendiri telah melalukan pemeriksaan terhadap 12 saksi yang diantaranya juga terdapat pejabat Pemda setempat. “Perkara ini harus diusut tuntas, penyelidikan tidak hanya berhenti pada oknum honorer maupun kepala sekolah saja, tapi harus sampai ke akarnya,” tegasnya/

Laporan adanya dugaan pemalsuan data sejumlah tenaga honorer kategori II (abdi diatas lima tahun) mencuat pada bulan Maret lalu. Sejumlah tenaga honorer kategori II yang merasa tidak adil pun melaporkan dugaan tersebut kepada Ombudsman Sumbar pada Kamis (20/3) lalu.

(Rel/Hudaputra)

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait