Legislator Usulkan Perda Parkir

Zulhardi Z Latif. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kota Padang
Zulhardi Z Latif. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kota Padang
Zulhardi Z Latif. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kota Padang
Zulhardi Z Latif. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kota Padang

Perpakiran menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan dan itu terjadi di sejumlah daerah termasuk Kota Padang, Sumatera Barat. Bahu jalan serta pinggiran gedung seperti swalayan, sekolah, rumah makan dan lainnya kerap jadi santapan kendaraan untuk tidak tidak bergerak. Mensiasati hal itu, DPRD Kota Padang berinisiasi merancang Peraturan Daerah (Perda) Parkir Kota Padang. Ranperda itu merupakan inisiatif dari Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Padang.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini telah berjalan dianggap kerap alami kebocoran miliaran rupiah. Sehingga, proses perkembangan suatu kota terhambat, terutama untuk mensejahterakan rakyat kota. Itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Padang Zulhardi Z Latif, Senin pagi (5/6/2017).

Bacaan Lainnya

Rencana tersebut setelah sebelumnya sejumlah anggota Komisi III itu melangsungkan kunjungan kerja ke Palembang. Saat sharing dengan Dishub daerah setempat, ternyata pengelolaan parkir hanya satu pintu dan harga parkir dikutip dari tiap pemilik kendaraan tergolong rendah.

“Kami telah membandingkannya di Palembang, di sana sangat bagus tata kelolanya bahkan uang parkir saja murah dan tidak memberatkan, ujar Zulhardi.

Rencana produk hukum ini akan mengacu dengan peraturan yang telah direalisasikan pemerintah daerah setempat. Besar kemungkinan sambungnya, melibatkan Perusahaan Daerah atau pihak ketiga. Sehingga, sistem pengelolaan hanya satu pintu. Tidak seperti yang saat ini, misalnya di kawasan GOR H. Agus Salim, pengelolaan itu dibawah kordinasi Dispora, Pantai Padang dibawah kordinasi Dinas Pariwisata.

“Kajian draftnya akan disadur dari hasil kunker kami beberapa waktu lalu,” sebut, anggota fraksi Partai Golkar Bulan Bintang di DPRD Padang, Jalan Sawahan, Padang Timur.

Ini dibuatkan, karena acap kali sistem pengelolaan parkir alami kebocoran, dan itu tidak tanggung-tanggung bisa mencapai miliaran rupiah. Hal itu berdasarkan pencapaian dari tiap masing instansi terhadap sumber pendapatan yang diperoleh dari Parkir. Kebocoran itu terjadi adanya dugaan pembiaraan terhadap oknum yang berlahan bebas untuk mengelola parkir.

Asumsinnya, ” Ketika sistem parkir pada satu pintu dan dikelolan pihak ketiga. Insya Allah, kendaraan tertata rapi dan sumber PAD tinggi,” terangnya menutup.

Loading...

Pos terkait

DomaiNesia