LBH-PI Sumbar Beberkan Enam Kejanggalan Penanganan Kasus Siswi Mts

  • Whatsapp
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.

Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia (LBH-PI) mendapati sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan yang menimpa seorang siswi MTS berinisial NPD (14) oleh Polres Kabupaten 50 Kota.

Kuasa hukum LBH-PI Guntur Abdurrahman mengatakan ada setidaknya enam kejanggalan yang ditemukan pihaknya selama pendampingan perkara hukum korban hingga saat ini.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan pada tanggal 18 Maret 2014 Polsek Guguak tidak menerima laporan dari keluarga korban, padahal sudah ada indikasi atau dugaan telah terjadi sesuatu terhadap korban.

“Lalu, tanggal 22 Maret polisi tidak menangkap dan menahan orang yang diduga sebagai bagian dari para pelaku yang telah ditangkap dan diserahkan oleh warga kepada Polsek Guguak sebanyak tiga orang,” jelasnya di Padang, Senin (21/4).

Lanjutnya, kepolisian mengungsikan korban sekitar 20 Kilometer, jauh dari pemukiman penduduk dengan alasan mengamankan kondisi korban. Padahal menurut investigasinya, diketahui bahwa saat itu korban baru saja ditemukan dan semua data pada Handphone korban pun dihilangkan.

“Tanggal 24 Maret, keluarga meminta Polsek Guguak untuk segera mengambil tindakan medis terhadap korban, namun tidak diindahkan,” katanya.

Temuan yang paling aneh dirasakan kuasa hukum LBH-PI yakni pada 29 Maret, Tempat Kejadian Perkara (TKP) dibersihkan dihadapan Polsek Guguak dan sejumlah benda (barang bukti) dibakar, padahal penyelidikan belum selesai.

“Kepolisian juga mengupayakan untuk mempertemukan keluarga korban dengan keluarga pelaku untuk berdamai,” tuturnya.

Pihaknya menilai ada terjadi dugaan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap korban. Pasalnya, tindakan kepolisian dinilai tidak profesional tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami sinyalir, pihak kepolisian melanggar peraturan perundang-undangan, dimana tercantum pada KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak kepolisian untuk dapat lebih profesional dalam menangani kasus yang menyangkut anak dibawah umur tersebut. “Kami minta kepolisian dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada korban. Kepada Kapolri agar memberikan sanksi tegas kepada oknum jajarannya yang telah bertindak menyalahi aturan,” tegasnya.

Saat ini, LBH-PI, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar, Komnas HAM Sumbar dan Nurani Perempuan tengah melakukan pengusutan tuntas serta memberikan perlindungan, baik dari segi psikologi maupun hukum bagi korban.

“Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas agar semuanya jelas dan tidak ada kejanggalan seperti ini,” tutupnya.

Sementara, seperti diberitakan sejumlah media massa sebelumnya, Polres Kabupaten 50 Kota menampik seluruh tuduhan yang ditujukan kepada intitusinya tersebut.

Loading...

Pos terkait