LBH Padang : Selamatkan Mahkamah Konstitusi !

  • Whatsapp

IMG_4681RANAH – Tertangkapnya Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK merupakan tamparan keras terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang dianggap paling bersih. Akil yang merupakan Ketua MK lebih kurang lima bulan yang lalu, tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada rabu malam 2 oktober 2013 dikediamanya dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan pengusaha dan salah satu kader golkar di Komisi II DPR Chairunnisa.

Melihat lebih jauh, nama Akil sendiri sudah disebut-sebut dalam kasus suap pada tahun 2010-2011 yang ketika itu tidak dapat dibuktikan oleh Refly Harun sebagai ketua tim investigasi yang di bentuk oleh Mahfud MD, namun ketika itu tidak terbukti. Sesungguhnya kejadian ini sudah terprediksi karena berbagai faktor.

M. Nurul Fajri, anggota Divisi Pembaharuan Hukm dan Peradilan LBH Padang menyampaikan, ada beberapa hal yang sebenarnya tergambar dalam kasus ini, pertama, tidak adanya pengawasan terhadap hakim MK secara eksternal. Permaslahan ini merupakan dampak putusan hakim MK terdahulu yang memandulkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim MK. Hal demikian sesungguhnya sudah menjadi perdebatan lama mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim-hakim MK. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebelum diujimaterikan yang memutus KY tidak berwenang mengawasi hakim MK. Sehingga yang ada adalah pengawasan internal. Dan putusan mengenai pengawasan ini, menjadi simalakama bagi MK secara kelembagaan saat ini dengan adanya kasus Akil Mochtar. Hakim-hakim MK yang mengetuk palu putusan ketika itu. Hakim adalah wakil Tuhan. Dan hanya wakil Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak patut dan tidak bisa diawasi.

Kedua,Mekanisme pengsian jabatan hakim yang tidak transparan dan partisipatif serta tidak memiliki indikator yang jelas. Dengan kata lain, pembagian kewenangan pengisian jabatan hakim kepada DPR, Presiden dan MA sangat rentan untuk disalahgunakan demi kepentingan lembaga tersebut atau kelompok/individu yang menguasai lembaga tersebut. mekanisme transparan dan partisipatif tidak memiliki indikator yang jelas.  Begitu juga pemenuhan indikator ideal seorang hakim MK. Contoh kasus terkini adalah pengangkatan Patrialis Akbar (baca: kader PAN) adalah contoh kongkrit. Nama Patrialis Akbar tiba-tiba muncul sebagai calon tunggal dengan argumentasi yang tidak objektif. Dan sekarang keppres pengangkatan Patrialis Akbar tersebut sedang diperkarakan di PTUN Jakarta

Ketiga, proses rekrutmen hakim yang memiliki celah lebar dalam menitipkan hakim, artinya, Pasal 17 UU No.23 Tahun 2004 tentang MK dalam hal pengisian jabatan hakim yang menyatakan hanya tidak dapat rangkap jabatan khususnya sebagai penjabat negara dan anggota partai politik. Pasal 17 pada UU tentang MK ini adalah peluang pemanfaatan proses pelaksanaan yang multi interpretasi bagi masing-masing lembaga yang berwenang. Sebab aturan pelakasanaan seleksi masing-masing lembaga berwenang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang. Rambu-rambu yang diberikan hanya dilaksanakan secara partisipatif dan akuntabel. Namun Karena dengan adannya kelemahan aturan ini, indikasi praktek penitipan hakim oleh parpol demi kepentingan parpol. Dan benang merah ini dapat dilihat dalam kasus Akil yang juga melibatkan Chaurunisa dari fraksi Golkar, Akil yang merupakan mantan anggota DPR dari Golkar dengan perkara Pilkada Gunung Mas di MK.

Oleh karena itu, meskipun simbol lembaga MK yang terseret dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun MK tetap harus diselamatkan karena agenda besar demokrasi tahun 2014 dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara selama ini cukup dirasa maksimal. Dan kehadiran MK tetaplah dibutuhkan. Akan tetapi untuk kedepannya yang sangat penting untuk menyelamakan MK secara kelembagaan adalah : Ciptakan mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim MK salah satunya pengawasan oleh Komisi Yudisia; Moratorium pengangkatan hakim yang memiliki latarbelakang politik aktif; Tinjau ulangan dan revisi undang-undang MK dalam hal pengawasan dan rekrutmen hakim MK.

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait