Mengantisipasi adanya tindak penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Barat, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai macam cara agar hal tersebut tidak terjadi.
Bambang menjelaskan, salah satu modus dari penyimpangan dana Bansos yakni program yang mendapat kucuran dana yang bersifat fiktif. Kemudian, Organisasi atau koperasi yang menjalankan program itu ternyata juga tidak ada. Cara lainnya adalah dana yang dicairkan tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas.
“Peruntukannya pun juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri peluncuran buku putih KPK di Mercure Hotel, Kota Padang, Kamsi (5/ 6).
Pihaknya sendiri mengakui belum menemukan penyelewengan dana Bansos di Kementerian dan Lembaga Negara ataupun daerah. Meskipun demikian, dia menyatakan politikus yang memimpin kementerian cenderung menyalahgunakan kewenangannya.
Sama halnya dengan Sumbar, saat ini belum ada laporan tentang penyelewenangan dana bansos di Sumbar. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan ada pemeriksaan jika ada laporan tentang kekacauan dalam pengelolaan dana bansos di Sumbar.
“Sejauh ini Sumbar belum dibidik dalam penyalahgunaan bansos, tapi tidak tertutup kemungkinan,” tuturnya.
(Cicigustria)
Editor : Mister
