Gede Narayana : Hak Publik Memperoleh Informasi Tinggi

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana. Foto : Istimewa

Padang – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 berhak melakukan klarifikasi terkait informasi publik.

“Hak PPID klasterkan informasi publik dituangkan pada Daftar Informasi Publik (DIP), ada informasi setiap saat ada, berkala, serta merta dan informasi dikecualikan, hak itu kuat, dasar hukumnya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informais Publik,” kata Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana saat menjadi narasumber dapat Rapat Koordinasi PPID se-Sumbar di Convention Sumbar Bukit Lampu, Kota Padang, Rabu 18 Maret 2020.

Bacaan Lainnya

Dalam paparannya, Gede Narayana juga menekankan bahwa hak PPID itu bisa ditendang oleh hak publik untuk mendapatkan informasi publik.

“Hak PPID itu kalah tinggi oleh hak publik untuk memperoleh informasi, karena dituangkan dalam konstitusi UUD 1945 yaitu Pasla 28F, jadi PPID jangan mentang-mentang sebab ada hak lebih tinggi lagi soal informasi publik ini,” kata Gede.

Gede pun mencontohkan, seperti soal pasword wifi pada Diskominfo, PPID tetapkan sebagai informasi dikecualikan dan tidak bisa diberikan ke publik.

Lalu, sambung Gede, ada warga negara berdomisili di Kota Padang meminta dan menyebut ia berhak mendapatkan informasi soal password tersebut.

“Akibatnya apa, ya terjadilah sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sumbar, Majelis Komisioner KI bersidang, untuk informasi dikecualikan tidak ada ruang mediasi, si majelis komisioner melakukan kajian dalam bentuk uji publik, kalau manfaatnya luas bisa majelis putuskan informasi pasword wifi itu informasi publik terbuka dan berikan ke publik, atau sebaliknya,” tutup Gede.

Selain dihadiri PPID, rapat kooordinasi itu juga dihadiri oleh Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, dan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi.

Loading...

Pos terkait

DomaiNesia