Kelompok Informasi Masyarakat di Sumbar Harus Dikuatkan

PADANG, KABARSUMBAR – Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menekankan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) harus dikuatkan dengan fasilitas jaringan internet.

Hal itu disampaikannya bersama Helmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat memberikan pencerahan tentang pemberdayaan dan penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang pertemuan Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa 18 Juni 2019.

Baca Juga

“Kalau tidak punya jaringan internet  bagaimana komunitas masyarakat di KIM  mau pindah ke era digital. Sebab, ternyata masih banyak daerah di Sumbar termasuk mungkin di Indonesia disebut daerah 3T (Tertinggal, Terjauh dan Terluar) blank spoot area,” kata Nurnas.

Sambung Nurnas, masih banyak penikmat informasi teknologi masih terbatas akan jaringan internet.

“Mestinya ada kebijakan nasional terkait informasi berbasiskan internet  ini untuk daerah blank spoot area dientaskan, Sumbar juga harus begitu karena punya Perda SPBE yang aplikasinya berbasis internet tadi,” jelas Nurnas.

Nurnas pun mengajak, KIM untuk berkreatifitas dan berinofasi untuk menjaga informasi sehat dan cerdas..

“Kader KIM harus jadi garda terdepan  mengantisipasi  masyarakat terpapar informasi menyesatkan atau hoax yang  mengganggu rasa ber-NKRI kita,” katanya.

Senada, Kadiskominfo Sumbar Yeflin menekankan, fungsi dan peran KIM tidak bisa dipandang sebelah mata.

“KIM adalah corong informasi pembangunan sekaligus mampu  mengawal keterbukaan informasi publik, untuk itu KIM  harus diperkuat dengan fasilitasi dan anggaran,” kata Yeflin.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyebutkan, jika peran KIM dapat bersinergi dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

“Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai turunan dari hak untuk tahu diatur Pasal 28 F UUD 1945, tentu KIM harus memahami bahwa informasi publik adalah hak masyarakat, jika ingin tahu minta saja ke instansi publik  tersebut, tidak bisa badan publik itu bisa disengketakan di Komisi Informasi,” sebut Adrian.

Loading...

Rekomendasi

DomaiNesia