Kasus Perkosaan Siswi MTs, LBH-PI Bakal Laporkan RS Suliki

  • Whatsapp
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.
Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia didampingi Lembaga Perlindungan Anak Sumbar memperlihatkan sejumlah temuan kejanggalan terhadap kasus pemerkosaan siswi Mts di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.

Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia (LBH-PI) kembali membeberkan temuan mereka terhadap kasus dugaan perkosaan yang menimpa siswi MTs, NPD (15) di Kenagarian Guguak, Kabupaten 50 Kota.

LBH-PI menilai Pemerintah tidak optimal dalam bertindak dan menjalankan kewajibannya selaku penegak hukum. Pemerintah juga dinilai lalai dalam memenuhi hak korban untuk mendapatkan keadilan.

“Sampai saat ini belum ada upaya pemulihan kondisi korban oleh pihak pemerintah. Padahal, korban hingga saat ini masih dalam keadaan trauma berat. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 59 dan 68 tentang Perlindungan Anak,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum LBH-PI, Guntur Abdurrahman di Jalan Jati, Kota Padang, Rabu (27/5).

Pihaknya juga mengecam atas tindakan Rumah Sakit Suliki, Kabupaten 50 Kota yang tidak memberikan hak pasien berupa resume atau ringkasan medis korban. “Rekam medis itu haknya pasien, kenapa tidak mau diberikan ? Pihak keluarga sudah minta tanggal 28-29 April dan 6 Mei lalu, tetapi tetap juga tidak diberikan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berencana akan melaporkan rumah sakit tersebut kepada pihak berwajib atas dasar melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-undang (UU) No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 47 UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 12 Ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 tahun 2008.

“Pihak rumah sakit kami nilai telah diduga ada unsur pidananya, dan kami pun berniat akan melaporkannya dalam waktu dekat,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya melandaskan bahwa Negara absen dalam memenuhi hak anak atau korban dari kekerasan seksual. “Kami akan terus ungkap ini secara berkeadilan, banyak kejanggalan dalam penangananya. Saat ini kasusnya juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku, terutama Kejaksaan agar mengungkap titik terangnya,” tuturnya.

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait