Kapolda Sumbar Segera Tindak Tegas Polantas “Nakal”

POLISI
Ilustrasi

Menjamurnya laporan atas tindakan nakal yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi, terutama Polisi Lalu Lintas (Polantas) membuat geram Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar), Brigjend Pol Noer Ali.

Atas laporan masyarakat yang sampai ke telinganya itu, dirinya menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap personilnya yang terbukti melanggar.

Bacaan Lainnya

“Saya akan berikan tindakan tegas untuk personel yang berani melanggar aturan, tidak ada pengecualiannya,” tegasnya di sela-sela Konferensi Akhir tahun Polda Sumbar di Aula Sabhara Polda Sumbar, Selasa (31/12) kemarin.

Berdasarkan pantauan di lapangan, memang banyak ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh para penegak hukum lalu lintas tersebut. Demikian, seperti razia yang tidak pada tempatnya, dan penangkapan pengendara yang sudah lengkap, tetapi dicari alasannya agar ditangkap.

Sejumlah kawasan yang sering dijadikan tempat razia petugas lantas, ditambah tidak adanya satupun papan tanda pemeriksaan resmi, seperti kawasan depan Basko Hotel, depan Matahat Dept. Store Pasar Raya Padang, dan Jalan Diponegoro.

“Setiap petugas yang melakukan razia harus ada plang tanda pemeriksaannya, kalau tidak ada itu sama saja dengan pungutan,” jelasnya.
Selain itu, Polda Sumbar sendiri saat ini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap anggotanya tersebut.

“Tidak ada pengistimewaan terhadap personil polisi, jika terbukti salah, maka ada sanksi yang akan menunggu mereka,” tuturnya.

Polda Sumbar berkomitmen untuk kembali menimbulkan paradigma yang baik terhadap kepolisian. “Kami berkomitmen untuk kembali menimbulkan paradigma yang baik terhadap kepolisian,” tutupnya.

Untuk diketahui, tentang penilangan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998 pada tanggal 17 April 1998 penggunaan blanko biru bisa dilakukan dengan empat jenis blanko lembar tilang yang berlaku, yakni blangko warna merah Untuk Pelanggar apabila pelanggar ingin mengikut sidang di Pengadilan Negeri, blangko warna biru untuk pelanggar apabila pelanggar ingin membayar denda tilang melalui Bank yang telah ditunjuk, blangko warna kuning untuk Arsip Kepolisian, blangko warna putih untuk Arsip Kejaksaan dan blangko warna hijau untuk Arsip Pengadilan.

Jika pelanggar meminta blanko tilang berwarna biru, maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan karena bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun, slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.

Misalnya, mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) dengan denda Rp 1 juta. Dengan menggunakan blangko warna biru maka pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1 juta dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.

Hal ini berbeda jika pelanggar ditilang menggunakan Blanko warna merah karena denda untuk blanko tilang warna merah ditentukan berdasarkan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

“Dengan penjelasan ini memungkinkan pelanggar lalu lintas yang ditilang Petugas Polri dapat meminta kepada petugas dilapangan untuk ditilang dengan menggunakan blanko warna biru atau bisa juga blanko warna merah,” tukas Kapolda. (Gs/Ed*WN)

Loading...

Pos terkait