Ini Tanggapan Kuasa Hukum DeJe dan MahEm Terkait Putusan MK

  • Whatsapp
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto : Detik.com
Gedung Mahkamah Konstitusi. FOTO/DETIK
Gedung Mahkamah Konstitusi. FOTO/DETIK

Gugatan paslon Desri-James resmi dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, Senin (7/4) pukul 11.00 WIB. Hasilnya, gugatan yang dilayangkan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada Padang putaran kedua itu ditolak seluruhnya.

Ketua Tim Advokasi DeJe, Virza Benzani membenarkan terkait penolakan gugatan oleh Hakim MK tersebut. “Benar, permohonan kita ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, secara yuridis (hukum) kita menerima putusan itu, tetapi secara substansial pertimbangan Mahkamah Konstitusi ada yang tidak bisa kita terima,” katanya saat dihubungi via seluler.

Adanya sejumlah pertimbangan MK yang tidak bisa diterima tim Advokasi DeJe karena kesaksian Yosefriawan yang telah dilakukan oleh pihaknya untuk memperkuat pelanggaran pada Pilkada Padang.

“Keterangan saksi, kami rasa tidak pernah digunakan selama persidangan. Artinya, persidangan MK banyak keliru sehingga kami rasa tidak menunjukkan rasa keadilan,” jelasnya.

Sementara, tim kuasa hukum Mahyeldi-Emzalmi (termohon), Miko Kamal berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan pemohon (Desri-James) seperti mobilisasi birokrasi.

“Dalil pemohon seperti memobilisasi birokrasi di Kota Padang. Bahkan, tidak dibagikannya formulir C-6 yang disebut pemohon tidak terbukti,” katanya.

Untuk itu, tim MahEm merasa sangat bersyukur terhadap penolakan gugatan tersebut. “Termohon real menjalankan Pilkada Padang secara sah dan bersih. Jadi, kita bersyukur, MK dapat memberikan keputusan berkeadilan,” tuturnya.

Miko sendiri belum dapat menggabarkan atau mengetahui jadwal pelantikan kedua pasangan calon terpilih tersebut. “Kita belum tahu kapan dilantiknya, kemungkinan dala waktu dekat,” tutupnya.

Untuk diketahui, MK menolak seluruh gugatan dari paslon DeJe yang menduga paslon Mahyeldi-Emzalmi melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan mantan Walikota Padang Fauzi Bahar.

Terpantau dari situs resmi Mahkamah Konstitusi bahwa dalil pemohon tidak dapat diterima karena tidak kuatnya barang bukti maupun saksi yang dihadirkan.

Reporter : Huda Putra dan Ikhwan

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait