Impor Beras Ilegal, Mendag Janji Tuntaskan Pekan Ini

Menteri Perdagangan, Muhammda Lutfi. FOTO/WARTA EKONOMI
Menteri Perdagangan, Muhammda Lutfi. FOTO/WARTA EKONOMI
Menteri Perdagangan, Muhammda Lutfi. FOTO/WARTA EKONOMI

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berjanji siap mengeluarkan kebijakan final mengatasi kemelut impor beras ilegal asal Vietnam. Dia mengakui data Bea Cukai terbaru sudah membuktikan ada pelanggaran izin oleh importir.

Menurutnya, solusi atas kasus ini mencakup dua aspek. Pertama adalah teknis kebijakan. Kemendag membenarkan perlu ada pengubahan importasi. Selama ini komoditas beras premium dan medium disamakan dalam satu pos tarif (HS Code). Hal itu disinyalir membuka ruang pengusaha melakukan kecurangan.

Baca Juga

“Soal impor beras ada beberapa hal jadi permasalahan. Memang ada kelemahan sistemnya, mungkin ada kecurangan, Saya berkomitmen tengah minggu ini akan kita finalkan hasilnya, apakah Rabu atau Kamis,” ujarnya selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Senin (17/2).

Hasil penelitian Balai Besar Tanaman Padi di Subang, Jawa Barat telah dilansir pekan lalu soal temuan 800 ton impor diduga bermasalah. Hasilnya, 22 kontainer jelas melanggar izin.

Seharusnya importir sesuai dokumen pabean, mendatangkan beras Thai Hom Mali dari Thailand. Nyatanya, sebagian yang masuk pelabuhan malah beras wangi Vietnam, dengan harga tak jauh beda dari beras medium lokal.

Lutfi menegaskan, sikap yang diambil pekan ini oleh Kemendag akan mengatasi dua problem yang ditengarai jadi biang keladi munculnya kasus tersebut. “Kalau lemah sistemnya kita benahi. Kalau ada yang curang, kita beri sanksi,” tandasnya.

Otoritas perdagangan juga siap memeriksa surveyor di pelabuhan negara asal dan di dalam negeri. Seharusnya, lembaga pemeriksa itu bisa menghindarkan terjadinya importasi tak sesuai aturan.

Cuma, belum tentu solusi yang diambil Kemendag adalah pengubahan HS Code beras. Alasannya, aturan pos tarif adalah kebijakan ASEAN, sehingga kalau ada perubahan bisa merepotkan petugas lapangan, terutama dari bea cukai.

“HS Code ini kan implementasi di lapangan sulit, kalau di sistem kita akan coba benahi, tapi jangan lupa, ada juga pembenahan surveyor. Saya janji Kamis sudah ada sikap,” kata Lutfi.

Temuan 800 ton beras bermasalah ini adalah kasus kedua yang mencuat setelah ada laporan pedagang di Pasar Induk Cipinang. Awalnya, disebut-sebut masuk 16.900 ton beras medium asal Thailand, yang izinnya beras premium berharga mahal.

Pedagang menuding importir besar biasa mencampur beras Vietnam dan beras medium karena ada selisih harga besar.

Setelah diperiksa, Kemendag membantah kecolongan, karena yang datang benar beras mahal. Tapi, selepas kasus itu, bea cukai mengetatkan pemeriksaan beras impor. Hasilnya, ditemukanlah kasus baru 800 ton beras asal Thailand yang didatangkan 3 perusahaan.

Ketika kasus ini mencuat, kemendag tengah limbung, lantaran Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mundur mendadak. Dia membantah pengunduran dirinya terkait kisruh impor ilegal, melainkan karena ingin fokus mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Penyelesaian kasus ini lantas beralih ke Lutfi yang dilantik presiden pekan lalu. [Merdeka]

Loading...

Rekomendasi

DomaiNesia