Ilegal Logging, Ketua DPRD Dharmasraya Ditahan

  • Whatsapp
Ilustrasi
Ilustrasi

Penahanan yang dilakukan terhadap Ketua DPRD Dharmasraya, Rudy Hartono dibenarkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar). Diketahui, Ketua DPRD tersebut ditahan terkait kasus ilegal logging di Kabupaten Dharmasraya.

Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Syamsi mengatakan, Rudy ditangkap oleh jajaran Polres Dharmasraya pada Kamis (1/5) lalu, sekitar pukul 19.00 WIB. “Memang benar, Ketua DPRD itu ditangkap oleh jajaran Polres setempat terkait kasus penangkapan 20 kubik kayu tanpa surat,” katanya di Padang, Minggu (4/5).

Syamsi menyebutkan yang bersangkutan ditahan setelah diperiksa selama 20 jam sebagai saksi atas dugaan pemilikan hasil hutan tanpa dokumen yang sah oleh Polres Dharmasraya.

“Bersangkutan akan dijerat pasal 12 huruf E junto pasal 83 huruf B serta UU No 18 tahun 2013 dengan pasal 55 dan 56 KUHP tentang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah,” jelasnya.

Penangkapan terhadap hasil hutan berupa 20 kubik kayu siap pakai berbagai macam jenis dilakukan pada Jumat (25/4) lalu pada pukul 22.30 WIB. “Pelaku dapat dijerat dengan hukuman kurungan diatas lima tahun, hingga sekarang, baik dari kuasa hukum pelaku, pihak penyidik belum dimintai penangguhan tahanan atau meminta untuk menjalani tahanan luar,” katanya.

Sementara, Pengamat Politik IAIN Imam Bonjol, M Taufik menyatakan turut dijeratnya seorang pimpinan legislatif dalam kasus ilegal logging tersebut adalah sikap yang tidak pantas dicontoh.

Hal itu bisa terjadi karena kawasan Dharmasraya memang terkenal sebagai penghasil kayu yang luar biasa, sementara sifat disebagian masyarakat daerah tersebut cenderung massive terhadap penebangan dengan beralasan hal tersebut telah menjadi perbuatan yang biasa.

“Makanya sikap tersebut seakan dibiarkan dan sebagian masyarakatnya sulit memahami apakah  itu pelanggaran moral atau pelanggaran aturan. Sehingga menebang hutan tidak dianggap sebagai perbuatan keji dan Dharmasraya menjadi pusat illegal loging yang luarbiasa,” ujarnya.

Terkait pengawalan yang dilakukannya tersebut menurutnya merupakan faktor pemberian signal atau sebuah simbolik jika truk tersebut milik seorang penguasa yang bisa saja lepas dari jeratan hukum. “WALHI Sumbar juga harus ikut proaktif dalam mendukung upaya polisi. Ini sudah mencoreng legislatif. Patut diapresiasi polisi Dharmasraya yang tidak pandang bulu,” tutupnya.

Loading...
  • Whatsapp

Pos terkait