Gubernur Sumbar Dinilai Salah Kaprah Bekukan KI Sumbar

Padang – Presiden Komisi Informasi (KI) Wilayah Sumatera, H. Zufra Irwan, SE, mengecam keras sikap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang membekukan lembaga Komisi Informasi Sumbar.

Zufra menilai, keputusan Gubernur Mahyeldi itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Mahyeldi baru saja dinobatkan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, pada akhir tahun 2023 lalu.

“Saya tidak tahu, penasehat gubernur itu siapa, sehingga lahir SK pembekuan lembaga KI Sumbar. Artinya, gubernur Sumbar tidak punya komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik,” kata Zufra kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).

Menurut Zufra, saat ini pemerintah tengah menggaungkan keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi tata kelola badan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, dengan membekukan lembaga KI, Gubernur Mahyeldi justru menunjukkan sikap yang kontraproduktif.

“Ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Di beberapa provinsi pernah terjadi keterlambatan pengumuman hasil foto.and proper test komisioner yang baru, namun bisa dilakukan perpanjangan, atau tidak memperpanjang jabatan komisionernya. Tapi tidak dengan membekukan lembaganya,” terang Zufra.

Zufra mengatakan, seharusnya Gubernur Mahyeldi menyelesaikan masalah keterlambatan pengumuman hasil tes komisioner yang baru dengan cara menyurati DPRD Sumbar dan duduk bersama untuk mencari solusi.

“Di Sumbar kan banyak orang-orang hebat, kok menyelesaikan masalah seperti ini saja tidak bisa? Gubernur jelas salah kaprah membekukan lembaga KI,” tegas Zufra.

Zufra juga meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mencabut predikat Provinsi Informatif yang diberikan kepada Sumbar. Menurutnya, pencabutan predikat tersebut merupakan bentuk sanksi atas sikap Gubernur Mahyeldi yang tidak komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), HM Nurnas, juga mengaku terkejut dengan keputusan Gubernur Mahyeldi.

Ia menilai, keputusan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang.

“Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui SK gubernur itu seperti disambar gledek,” ujar Nurnas.

Nurnas mengatakan, keputusan Gubernur Mahyeldi itu menunjukkan bahwa ia tidak disupport data dan literasi regulasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan dinas teknis lainnya.

“Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan gubernur membubarkan Komisi Informasi,” ujar Nurnas.

Pos terkait