Gubernur Cabut SK Perpanjangan KI Sumbar, HM Nurnas : Sama Saja Dibekukan !

Padang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibekukan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

SK Gubernur Sumbar nomor 555-890-2023 yang diteken pada 29 Desember 2023 menyatakan SK perpanjangan masa jabatan KI Sumbar tidak berlaku lagi.

Bacaan Lainnya

Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, HM Nurnas, Adrian Tuswandi, dan Novrianto menggelar memberikan keterangan pers tertulis pada Kamis (4/1/2024) malam. Mereka menyayangkan keputusan Gubernur Sumbar.

“Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui seperti disambar gledek,” kata HM Nurnas.

“Ini kasus pertama terjadi di Indonesia ada KI Provinsi yang dibubarkan Gubernurnya,” sambung Novrianto.

Gubernur Tak Miliki Wewenang Membekukan KI

Menurut HM Nurnas, keputusan Gubernur Sumbar jelas tidak didasari oleh regulasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membubarkan KI.

“Buka saja UU 14 Tahun 2008, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan pembubaran KI,” ujar HM Nurnas.

Ia pun mempertanyakan dasar apa yang dipakai Gubernur Sumbar untuk tidak memperpanjang masa jabatan KI Sumbar. Menurutnya, dengan mencabut SK perpanjangan sama saja KI Sumbar dibubarkan.

“Kalau Komisi Informasi baru belum terbentuk, konsekuensi sebuah lembaga negara dibentuk UU itu adalah perpanjangan tidak boleh diputus atau kosong,” ujar HM Nurnas.

Keputusan Gubernur Keliru

Hal senada disampaikan Adrian Tuswandi, yang menjabat sebagai komisioner KI Sumbar dua periode. Ia menilai keputusan Gubernur Sumbar sebagai kekeliruan dan sangat mudah digagalkan melalui jalur hukum.

“Kuncinya, KI Provinsi itu wajib dibentuk, Gubernur men-SK-kan. Tidak ada SK membubarkan atau mensetop perpanjangan,” ujar Adrian Tuswandi.

Ia pun menduga Gubernur Sumbar mengambil asas efisiensi sebagai alasan membekukan KI Sumbar. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak tepat.

“Semua tahu kalau KI Sumbar periode ketiga terlalu berlarut proses finalnya di DPRD Sumbar. Mungkin Pak Gubernur mengedepankan asas efisiensi anggaran, baiknya dibekukan nanti aktif lagi kalau KI periode ketiga sudah diputuskan orangnya oleh DPRD Sumbar dan di-SK serta dilantik oleh Gubernur Sumbar,” ujar Adrian Tuswandi.

Untuk diketahui, informasi KI Sumbar periode 2019-2023 dibubarkan diketahui setelah keluarnya SK Gubernur Sumbar tentang pencabutan SK Gubernur perpanjangan masa tugas Komisi Informasi Sumbar periode 2019-2023.

Bahkan SK Gubernur terbaru ini kabarnya sudah dikomunikasikan kepada komisioner KI Sumbar 2019-2023 oleh Sekda bersama Kadis Kominfotik Sumbar hari ini.

Pos terkait