Fraksi Demokrat : Soal Main Stadium, OPD Terkait Perlu Dievaluasi

Nurnas
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat, HM Nurnas. Foto : Istimewa

Padang – Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat meminta agar Gubernur bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam Main Stadium diperiksa Inspektorat.

Hal itu lantaran diduga banyaknya kesenjangan serta keganjilan.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Fraksi Demokrat saat memberikan Pendapat Akhir dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Rabu 24 Juni 2020 kemarin.

Sekretaris Fraksi Demokrat Sumbar HM Nurnas sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi.

Padahal, kata Nurnas, untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.

Untuk diketahui, Main Stadium dilakukan dalam tiga tahap penganggaran yang awalnya Rp 10 miliar, kemudian ditambah menjadi Rp 100 miliar, dan akhirnya diputuskan menjadi Rp 170 miliar.

Namun hal tersebut tak bisa direalisasikan OPD terkait, dan hanya terealisasi 60,58 persen, dengan berbagai permasalahan.

Menurutnya, adapun permasalahan Main Stadium itu diantaranya, kursi telah dipasang namun atapnya belum ada.

Selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih terkenda, dan belum dapat diselesaikan secara keseluruhan.

“Itu diantara beberapa permasalahan, yang paling ganjil itu adanya adendum hingga tiga kali. Padahal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak pada bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada, dan perpanjangan pekerjaan dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019 hingga bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku,” kata Nurnas di Padang, Kamis 25 Juni 2020.

“Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncabakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang akan bermasalah, diragukan bisa dipetgunakan, jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk BAPEDA sebagai Badan Perencana Daerah juga perlu di evaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran,” tambah Nurnas.

Terakhir kata Nurnas, jika hal ini terus dibiarkan, maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya.

Hal itu katanya, akan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien dan efektif.

Loading...

Pos terkait