Erisman Lengser Secara De Facto

Ketua DPRD Kota Padang Erisman (F-Gerindra)
Ketua DPRD Kota Padang Erisman (F-Gerindra)

Walau telah terbitnya surat sakti dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 01-0003/KPTS/DPP-Gerindra-2017 tentang pimpinan dprd dan ketua fraksi Gerindra kota padang. Mencabut surat keputusan DPP partai Gerindra Nomor : 08-0191/KPTS/DPP-Gerindra-2014 tanggal 19 Agustus 2014, tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang periode T.a 2014 sampai 2019 yang menyatakan tidak berlaku.

Tetap saja jabatan Ketua DPRD Padang masih disandang oleh Erisman (F-Gerindra). Sebab, masih menunggu turunnya surat dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, terkait pergantian sturuktur tersebut. Ketika surat dari gubernur terbit dan turun, sudah barang tentu yang menjabat Ketua DPRD Padang ialah Elly Thrisyanti dan Ketua Fraksi Gerindra diamanahkan ke Delma Putra. Secara de facto jabatan tersebut tidak lagi disandang oleh Erisman.

Muat Lebih

“Pemberhentian Erisman berdasarkan penetapan keputusan dewan nomor 12 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan keputusan DPRD Kota Padang pemberhentian ketua DPRD Kota Padang,” kata Sekwan DPRD Padang Ali Basar, saat rapat sidang paripurna internal DPRD Padang, Senin (5/6/2017).

Rapat itu pun dihadiri sebanyak 32 dewan dari total jumlah 45, sidang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal. Status tersebut sambung Sekwan DPRD Padang masih tetap disandang olehnya menunggu usulan pemberhentian itu disetujui oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

“Hak-haknya masih melekat hingga surat putusan itu turun,” kata Ali.

Sekali lagi, Erisman diberhentikan dari jabatan sebagai ketua sekaligus pimpinan DPRD Padang dengan sisa masa bakti 2017 hingga 2019 melalui sidang rapat paripurna Internal di DPRD. Berdasarkan keputusan dewan nomor 13 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan keputusan DPRD Kota Padang penetapan calon pengganti ketua DPRD Kota Padang yakni Elly Thrisyanti sebagai ketua DPRD Padang.

“Tetap melalui keputusan gubernur secara administratif, dan masih memiliki hak sebagai ketua DPRD hingga keluarnya SK gubernur,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra secara terpisah.

Loading...

Pos terkait

DomaiNesia