DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Soal Pemilihan Direksi Bank Nagari

Kantor Pusat Bank Nagari. Foto : Internet
Kantor Pusat Bank Nagari. Foto : Internet

Padang – DPRD Sumatera Barat menyayangkan terkait hasil tim Pansel Calon Direksi Bank Nagari periode 2020-2024 yang dinilai tak memiliki calon berpengalaman dari bidang Perbankan Syariah.

Hal itu diutarakan Ketua DPRD Sumbar Supardi yang menilai, bahwa hasil tim Pansel itu, tak satupun Calon Direksi yang memiliki latar belakang di Perbankan Syariah.

Bacaan Lainnya

Supardi mengingatkan, seharusnya Direksi Bank Nagari kedepan, diisi oleh orang-orang yang berkompeten, dan mengerti, serta paham betul dengan Perbankan Syariah.

Hal tersebut mengingat, rencana Konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sepenuhnya.

Atas alasan itu, Supardi melalui institusinya yakni DPRD Sumbar, melayangkan surat kepada Gubernur Sumbar terkait hasil dari seleksi tim Pansel tersebut.

“Makanya, kita sudah bikin surat ke gubernur dengan nomor SR-I/PB.41/2020 perihal Seleksi Direksi BPD Sumbar,” kata Supardi di Kota Padang, Kamis 25 Juni 2020.

Dalam surat tersebut, pihaknya meminta agar Gubernur Sumbar supaya benar-benar melaksanakan aturan yang sesungguhnya yang mengatur terkait BUMD, terkait pencalonan Direksi Bank Nagari, sebelumnya diajukan ke OJK untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

“Artinya apa, kita minta gubernur memastikan kalau Direksi Bank Nagari benar-benar sudah sesuai dengan aturan dan bukan kongkalingkong,” tegas Supardi.

Supardi mempertegas agar para pemangku kepentingan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang telah mengatur secara rinci soal BUMD, dan pemilihan Direksi BUMD.

“Makanya DPRD Sumbar terus mengawal agar jangan sampai keluar dari relnya tadi,” tegas Supardi.

Mengenai kompetensi Direksi yang diantaranya, harus berpengalaman Syariah, karena menurut Supardi hal itu tidak dapat dielakkan.

Hal itu berhubungan dengan langkah Konversi Bank Nagari menjadi BUS sepenuhnya pada akhir tahun 2021 mendatang.

Supardi menegaskan, pemilihan Direksi Bank Nagari jangan menggunakan asas Like dan Dislike, jika ingin Bank maju untuk sukses berkonversi ke Bank Syariah.

“Jangan nanti direksi yang ditempatkan tak ada satupun yang mengerti dan paham apa itu syariah. Kalau itu yang terjadi, bubarkan saja bank itu atau kembali saja jadi bank konvensional seperti semula. Untuk apa gaya-gayaan,” sebut Supardi.

Supardi menegaskan, Konversi Bank Nagari menuju Syariah akan menjadikan semakin sempurnanya identitas dan jati diri orang Minangkabau dengan filosofi Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Khitabullah.

“Menjadikan Bank Nagari sebagai Bank syariah tidak bisa main-main. Karena itu, jelas merupakan langkah maju untuk menjauhkan umat Islam dari jeratan riba. Dengan demikian, harus profesional mengelolanya jika tak ingin bank ini cepat kolaps,” tegas Supardi.

Pasalnya, konversi ke Syariah merupakan penegasan, jika kedepan segala praktik Perbankan Bank Nagari akan dihadapkan terhadap prinsip dan ketentuan dasar Syariat agama Islam.

“Setiap pekerjaan yang dilandasi syariat, tentu layak disebut bernilai ibadah. Bayangkan, jika para Direksi-nya tak ada yang paham dan mengerti dengan Syariah, kira-kira bagaimana jadinya Bank ini,” tanya Supardi.

Walaupun tidak hanya Direksi yang harus paham terkait Perbankan Syariah, melainkan para Komisaris, dan seluruh karyawan.

Supardi pun berharap, Direksi Bank Nagari kedepan haruslah orang yang paham betul dengan Perbankan Syariah, karena mereka-lah yang menjalankan roda perbankan, dan konversi tersebut.

Loading...

Pos terkait

Hosting Unlimited Indonesia