DeJe Resmi Gugat Pilkada Padang ke MK

  • Whatsapp
Gugatan tim Advokasi Desri-James terkait penolakan hasil Pilkada Padang putaran kedua pada Perkara Belum Registrasi PHPU Mahkamah Konstitusi. FOTO/MK/WEB
Gugatan tim Advokasi Desri-James terkait penolakan hasil Pilkada Padang putaran kedua pada Perkara Belum Registrasi PHPU Mahkamah Konstitusi. FOTO/MK/WEB
Gugatan tim Advokasi Desri-James terkait penolakan hasil Pilkada Padang putaran kedua pada Perkara Belum Registrasi PHPU Mahkamah Konstitusi. FOTO/MK/WEB

Tim Advokasi pasangan calon (paslon) Desri Ayunda-James Hellyward (Desri-James) resmi mendaftarkan gugatan hasil Rapat Pleno Pilkada Padang putaran kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/3) kemarin.

Ketua Tim Advokasi Desri-James, Virza Benzani menyebutkan, pendaftaran kepada MK didahulukan dengan permohonan pokok PHPU lalu nantinya akan diregistrasi dan disidangkan.

Bacaan Lainnya

“Kita sudah daftarkan permohonannya kepada MK dengan tanda terima PHPU No.1157/PAN.MK/III/2014 pada Jumat siang, kemarin. Kami dari pihak tim advokasi telah menerangkan dalam isi surat bahwa keberatan dengan hasil Pilkada Padang putaran kedua,” katanya saat dihubungi via seluler di Padang, Sabtu (15/3).

Pelaporan gugatan ke MK, dikatakan Virza karena adanya bukti temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pelaksaan Pilkada Padang putaran kedua. “Temuan dugaan pelanggaran itu membuat salah satu paslon mendapatkan perolehan suara yang tinggi. Kami menilai proses Pilkada itu haruslah bersih, tetapi kenyataannya yang kami temukan banyak pelanggaran seperti penggunaan fasilitas negara,” jelasnya.

Selain itu, dugaan pelanggaran yang juga dilaporkan terkait penggunaan KTP maupun KK oleh pemilih yang tidak memiliki undangan untuk memilih.

“Untuk penggunaan KTP maupun KK itu ada 8.800 orang sesuai hitungan KPU. Tapi, tim kami menemukan adanya pelanggaran karena dengan seenaknya warga yang tidak mendapatkan undangan, bahkan bukan warga Kota Padang memilih dengan KTP maupun KK bisa memilih dan itu disinyalir dilalaikan oleh KPPS,” katanya.

Untuk itu, tim advokasi Desri-James dengan tegas menolak Surat Keputusan KPU Kota Padang nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 putaran kedua di tingkat Kota padang.

“Kita juga menolak dan menganggap tidak sah serta batal Surat Keputusan KPU Kota Padang nomor 37/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih,” jelasnya.

Sementara itu, terkait teregistrasinya gugatan yang telah masuk dalam PHPU Mahkamah Konstitusi tersebut, Virza menyebut kemungkinan dalam minggu depan. “Kemungkinan minggu depan gugatan itu sudah teregistrasi oleh MK. Mudah-mudahan langkah yang kita ambil sudah benar dan dapat dikabulkan oleh MK,” harapnya.

Loading...

Pos terkait