CALEG PEREMPUAN MEMBAWA ISU PEREMPUAN MENJADI ISU UNIVERSAL

Peserta Seminar. FOTO/REL
Peserta Seminar. FOTO/REL
Peserta Seminar. FOTO/REL

Naik – turun tingkat kerterwakilan perempuan di legislatif , menjadi bagian catatan sejarah perempuan di Indonesia. Tercatat bahwa sejak periode 1950 – 1955 ada 3,7 persen perempuan. Periode 1955 – 1960 ada 5,9 persen keterwakilan perempuan, 1956 – 1959 turun menjadi  4,9 persen perempuan. Periode 1971-1977 naik menjadi 7,3 persen.

Kemudian di periode 1977-1982 keterwakilan perempuan turun kembali menjadi 5,9 persen. Pada periode 1982-1987 dan 1987-1992 angka keterwakilan meningkatkan kembali yaitu 7,8 persen dan 13 persen.
Penurunan keterwakilan terjadi kembali pada periode 1992-1997, 1997-1999 dan 1999-2004, dimana persentasinya adalah 12,4 persen, 10,8 persen dan 9,2 persen. Keluarnya kebijakan aksi afirmatif kembali mendongkrak angka keterwakilan perempuan pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, yaitu 11,9 persen dan 18 persen. Merujuk pada angka keterwakilan kritis 30 persen tampak bahwa hasil yang sudah diperoleh selama ini masih sangat rendah.
Kondisi keterwakilan yang rendah ini juga terjadi di Sumatera Barat. Pada periode 2004-2009 angka keterwakilan perempua di provinsi ini adalah 9,09 persen dan periode 2009-2014 angka keterwakilan ini menjadi 12 persen.
Angka ini dapat juga menjadi gambaran kondisi representasi perempuan di kota/kabupaten di Sumatera Barat.
Berbagai penyebab mengapa angka keterwakilan perempuan di legislatif masih sangat rendah. Budaya patriarkhi yang masih mengakar dan relasi kuasa yang sangat timpang antara perempuan dan laki-laki, merupakan akar persoalannya.
Adanya kepercayaan bahwa perempuan hanya bertugas di ranah domestik menghambat mereka untuk memasuki ranah publik yang selama ini dikuasai oleh laki-laki.
Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik ini, tentu memberikan implikasi yang lebih luas pada kehidupan perempuan. Padahal, kehadiran perempuan di parlemen disadari akan membawa cara pandang dan tindak yang berbeda.
Kehadiran perempuan di parlemen sangat diharapkan dapat membawa berbagai isu yang hadir dalam kehidupan perempuan. Misalnya semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, rendahnya kesempatan kerja bagi perempuan (isu trafficking, PRT, eksploitasi seksual) dan lainnya.
Fakta lain menunjukan bahwa sejak pemilu pasca reformasi, demokratisasi semakin terbuka dan juga pragmatis. Demokratisasi di tingkat lokal telah berdampak pada suburnya politik identitas yang berbasis etnis dan kelompok. Budaya patriarkhi pun menguat yang tercermin dalam sikap dan perilaku pejabat publik, bahkan dalam berbagai peraturan daerah yang diskriminatif.
Meskipun dalam catatan nasional kehadiran anggota legislatif perempuan pada periode pemilu 2004-2009, 2009-2014 menunjukan peningkatan secara kuantitas namun secara substantive anggota legislative perempuan diakui masih sulit berperan secara maksimal dalam proses kebijakan.
Sulitnya perempuan dalam melakukan tugas perwakilan politiknya disebabkan beragam faktor. Mulai dari masih terbatasnya pengetahuan, kurang memahami isu kebijakan karena kurangnya akses informasi dan data dan tidak adanya jejaring dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong isu-isu kebijakan yang strategis.
Selain itu, berbagai penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Politik Univertas Indonesia (Puskapol UI) menunjukan pula bahwa pengalaman pemilu 2009 menunjukan adanya resistensi yang kuat dari partai politik (parpol) dalam memenuhi pencalonan perempuan untuk menjawab kehadiran 30 persen perempuan di legislatif.
Alasan parpol dengan kondisi ini adalah sulit melakukan perekrutan kader perempuan yang bersedia untuk dicalonkan. Sementara UU nomor 10 tahun 2008 pun tidak memiliki rumusan yang jelas pula tentang keharusan parpol menominasikan calon legislatif  perempuan minimal 30 persen
Menjelang Pemilu 2014 ini, isu afirmatif masih menjadi isu krusial. Parpol disatu sisi menganggap bahwa pencalonan 30 persen perempuan sudah final dan tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi.
Namun peraturan KPU berkata lain, dimana pencalonan 30 persen perempuan disetiap daerah pemilihan merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian, parpol dengan pemahamannya, hanya memenuhi syarat tersebut sebatas pemenuhan syarat administratif.
Kondisi-kondisi di atas mendorong Nurani Perempuan bekerjasama dengan Puskapol UI untuk melakukan kursus Strategis Pemenangan Caleg Perempuan untuk Pemilu 2014. Kursus ini memfasilitasi para caleg perempuan untuk memenangkan kursi Pemilu 2014.
Namun hal yang lebih penting menjadi tujuan kursus ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan caleg perempuan untuk terjun ke dalam persaingan merebut dukungan suara pemilih.
Para caleg perempuan yang terlibat dalam kursus ini mendapatkan pengayaan terkait konteks mengapa perempuan harus berpolitik dalam kaitan makna representatif politik dalam negara demokrasi. Konteks ini tidak akan bermakna bila perempuan tidak merebut kemenangan.
Karena itu kursus memberikan peningkatan keterampilan para caleg perempuan dengan tips praktis agar memasuki arena persaingan dengan cerdas dan strategis. Para caleg mendapatkan peningkatan pemahaman sistem pemilu secara tepat, keterampilan menghitung berapa target perolehan suara serta membuat strategi kampanye yang efektif.
Sejak November – Desember 2013 lalu, Nurani Perempuan telah memfasilitasi 91 orang caleg perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kursus ini dibuka dibuka oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Komisioner KPU Sumbar. Kurusu telah dilakukan dalam dua tahapan.
Pada akhir Januari – awal Februari 2014 Nurani Perempuan akan memfasilitasi dialog public, dimana para caleg perempuan akan dipertemukan dengan para konstituennya untuk membicarakan berbagai isu-isu kritis.
Caleg perempuan harus tampil beda, mereka seharusnya tidak membabi buta  mengkampanyekan jargon partainya, tapi harus mengkampanyekan persoalan-persoalan perempuan agar dapat masuk dalam arus wacana politik. Dengan demikian persoalan perempuan adalah persoalan universal.
/Release
Nurani Perempuan

Women’s Crisis Center

Loading...

Pos terkait