Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat (Bank Nagari) saat ini menyiapkan tiga opsi guna diserahkan ke pemegang saham, untuk penguatan modal perseroan mengingat terbatasnya suntikan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Komisaris Utama Bank Nagari, Efa Yonnedi mengatakan, tiga opsi yang disiapkan ialah, pertama, mengubah kebijakan pembagian deviden dari saat ini sebesar 70% disetor dan hanya 30% yang dimanfaatkan sebagai laba ditahan.
Kedua, menyiapkan strategic partner dengan BUMN atau private investment guna mendongkrak modal, dan ketiga, melakukan penawaran saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
“Kami siapkan tiga opsi, dan masih kaji kemungkinan yang paling tepat untuk menguatkan modal Bank Nagari. Pilihannya tergantung pemegang saham,” katanya di Padang, Selasa (20/9/2016) kemarin.
Efa menyebutkan pilihan paling aman sebetulnya adalah optimalisasi setoran modal dari pemegang saham. Namun, opsi itu sulit dilakukan karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengungkapkan tahun ini injeksi modal bank milik pemda Sumbar dan 19 kabupaten dan kota itu ditargetkan mencapai Rp400 miliar. Sampai paruh pertama, suntikan modal baru sekitar 40% dari angka yang ditargetkan.
“Sisanya lewat APBD perubahan. Biasanya terealisasi antara 70% sampai 80% dari target,” katanya.
Untuk jangka pendek, pilihan mengubah kebijakan deviden lebih tepat, yakni dengan mengalokasikan laba ditahan menjadi sebesar 70% dan sisanya 30% baru dicairkan sebagai deviden.
Lanjut Efa, pilihan mencari BUMN sebagai mitra kerjasama untuk menguatkan modal mungkin saja dilakukan untuk jangka pendek, mengingat pilihan IPO memerlukan persiapan yang lebih panjang.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno selaku kuasa pemegang saham Bank Nagari dari Pemprov Sumbar sebesar 33% menyerahkan kebijakan penguatan modal kepada manajemen.
“Kami serahkan ke manajemen untuk mengkaji, apakah pilihannya strategic partner dengan BUMN, atau justru IPO,” kata Irwan.
Dia mengakui pemda memiliki keterbatasan dalam menyuntikan modal ke Bank Nagari. Padahal, industri perbankan menuntut kekuatan modal sebagai jaminan memenangi persaingan.
(Bisnis Indonesia)
