Baliho Caleg Terpampang, Panwaslu Kerja Ekstra

  • Whatsapp

NurlinaPOLITIK – Aturan jelas yang tentang pelarangan pemasangan gambar di baliho pada Caleg DPR, DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten  dan DPD masih aja tak dihiraukan. Padahal Pengawas Pemilu (Panwaslu) sudah sangat gencar dalam mensosialisasikan hal ini, baik ke masyarakat maupun calon tersebut.

Pantauan Tim KabarPadang di lapangan hingga hari ini, Sabtu (16/11) masih terlihat kokoh baliho sebagian para Caleg di sudut Kota Padang. “Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 larangannya tegas bahwa baliho tidak untuk Caleg tapi untuk Parpol dan dipasang di lokasi yang telah ditetapkan,” Ujar Ketua Panwaslu Kota Padang, Nurlina, Sabtu (16/11) tadi sore.

Bacaan Lainnya

Panwaslu Padang juga telah memberikan surat teguran kepada Parpol peserta pemilu 2014 sejak sebulan lalu. Tapi para calon dewan itu tak juga menghiraukannya, Panwaslu akan tetap menyurati kembali Parpol yang menyalahi aturan sampai tak ada lagi baliho yang terpampang. “Kita akan kembali menyurati Parpol, sebelum nantinya dilakukan penertiban. Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 ini, juga telah disosialisasikan KPU sendiri. Mungkin satu kali lagi kita akan memberikan rekomendasi ke KPU untuk menyurati Parpol,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu RI telah memutuskan bahwa tak ada lagi baliho Caleg yang terpampang, karena hal ini menyalahi peraturan yang telah ditetapkan badan penyelenggara tersebut.

“Peraturan itu sudah diatur oleh pusat dan juga telah disosialisasikan, tapi sampai saat ini tak hanya di Kota Padang, masih banyak baliho yang terlihat jelas di sudut Kotanya”tuturnya.

Sementara,  Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar, Mufti Syarfi, ada perbedaan terkait unsur kampanye pada Pemilu 2014. “Dulu harus ada empat unsur kampanye terpenuhi baru dikatakan melanggar, seperti visi-misi, gambar, ajakan dan nomor urut, sekarang satu saja terpenuhi sudah bisa dikatakan melanggar,” ujarnya.

Mufti mengakui PKPU 15 tahun 2013 seperti tidak greget bagi Caleg yang melanggar. “Karena sanksi administrasinya kurang tegas, tapi kalau ada sanksi dilarang berkampanye di masa kampanye 21 hari nanti kepada Caleg yang melanggar, baru aturan itu ditakuti,” ujar Mufti.

Loading...

Pos terkait