Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mendorong komitmen serius dari Bupati dan Wali Kota se-Sumbar untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang kian memprihatinkan.
Hal ini ditegaskan Mahyeldi saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pembentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (8/4).
Kekhawatiran Mahyeldi didasari oleh kondisi TPA di Sumbar yang sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Bahkan, TPA yang diprediksi mampu bertahan hingga akhir tahun 2023, mengalami longsor sebelum waktunya.
“Masalah sampah tidak boleh dibiarkan. TPA kita sudah tidak sanggup menampung. Perkiraan kami akhir tahun 2023 TPA ini tidak akan mampu lagi, tapi ternyata malah longsor sendiri,” ungkap Mahyeldi.
Upaya mengatasi sampah telah dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta membangun komitmen bersama dengan bupati dan wali kota se-Sumbar. Namun, Mahyeldi menyayangkan kurangnya tindak lanjut dari komitmen tersebut.
“Saya sudah ingatkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk mencari alternatif solusi sampah di daerahnya masing-masing. Tapi langkah nyatanya belum terlihat. Mungkin karena lahan sudah sempit, atau ditolak masyarakat,” kata Mahyeldi.
Pada kesempatan ini, Mahyeldi menekankan pentingnya komitmen dan langkah nyata dari para pemangku kepentingan, terutama Bupati dan Wali Kota. Ia menegaskan adanya sanksi jika komitmen penanganan sampah tidak dilaksanakan.
“Kita harap apa yang ditandatangani hari ini benar-benar dijalankan. Ada sanksinya jika tidak. Nanti kita evaluasi. Jangan sampai kita hanya capek menandatangani, tapi di lapangan tidak ada perubahan. Dalam rapat ada, tapi tidak dijalankan,” tegas Mahyeldi.
