Aparatur Nagari se-Lunang Pessel Lakukan Penguatan Keterbukaan Informasi

Padang – 76 peserta yang terdiri dari aparatur nagari dan Bamus serta Bundokanduang se-Kecamatan Lunang, Kabupaten Pessel menggelar kegiatan dalam rangka penguatan keterbukaan informasi terhadap PPID di Axana Hotel Padang.

Camat Lunang Lyonica Ventira mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini guna memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik di seluruh Nagari di Kecamatan Lunang.

Bacaan Lainnya

“Kegiatan ini dilaksanakan dari Kamis sampai Minggu besok,” kata Lyonica di Padang, Jumat 13 Maret 2020

Dalam kegiatan itu menghadirkan pembicara, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi untuk mengupas tuntas soal keterbukaan informasi publik.

“Saya bangga dengan kegiatan ini, Bu Camat Lunang harus diapresiasi atas dedikasinya untuk keterbukaan informasi publik,” kata Adrian.

Menurut Adrian, pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sudah tak asing lagi.

“UU 14 tahun 2008 efektif berlaku tahun 2010 dan Komisi Informasi Sumbar sejak 2014 belum lagi jejak digital terkait keterbukaan informasi publik sangat mudah dicari di mbah google,” jelas Adrian membuka pemaparan pada Peningkatan Kapasitas PPID Nagari se Kecematan Lunang Pesisir Selatan.

Adrian membeberkan, apa itu informasi publik, klaster informasi publik, sengketa informasi publik dan komisi informasi sendiri.

“Nagari termasuk badan publik yang memproduksi informasi karena didanai APBD dan APBN, PPID punya peran penting untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) di sini terakomodir klasifikasi informasi mulai informasi serta merta, setiap saat dan berkala serta informasi publik dikecualikan,” jelas Adrian.

Pengelolaan informasi publik oleh PPID kata Adrian harus berpegang kepada legalitas si pemohon.

“Informasi publik prinsipnya pelayanan orang intelek, informasi ini dimohonkan oleh WNI ber KTP dan lembaga yang berbadan hukum diterbitkan Kemenkumham RI, jika ini tidak terpenuhi maka PPID bisa tidak berikan dengan alasan hukum pemohon tidak memenuhi syarat UU 14 tahun 2018,” kata Adrian.

Dalam sesi diskusi, terlihat antusias peserta untuk menggali termasuk mempertanyakan soal anggaran dana nagari juga soa pelaporan pengelolaan informasi publik tahunan yang mengambil sampel laporan dari PPID Nagari Lunang Tiga.

Bahkan penggalian juga dilakukan oleh Adrian terhadap wali nagari tentang keterbukaan informasi publik dana desa.

“Harus ada dokomen proses awal sampai evaluasinya tersimpan di Nagari, jangan dokumen penting itu menjadi celah hukum, dana desa tidak untuk dikorupsi dan tidak untuk bikin orang hebat di nagari dan desa masuk bui, untuk itu terbuka sajalah, jujur pun masih berhak orang mencurigai kita,” pungkas Adrian.

Loading...

Pos terkait