Alat Bukti Tambahan Kandidat Pilpres Dinilai Tak Relevan

Kredibilitas Kandidat Pilpres Diragukan Akibat Dokumen Tambahan yang Dipertanyakan

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan penambahan bukti yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin (nomor urut 01) serta Ganjar-Mahfud (nomor urut 03) bertentangan dengan fakta yang tertuang dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

“Alat bukti tambahan tersebut dimaksudkan untuk membantah permohonan pemohon yang dinilai menyimpang dari fakta proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara,” ujar Komisioner KPU Idham Holik kepada awak media di Jakarta, Senin (15/4/2024).

Baca Juga

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mengajukan bukti tambahan dan kesimpulan. Idham menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan adanya bukti tambahan tersebut, KPU meminta majelis hakim MK menolak seluruh permohonan yang diajukan. “Kami yakin MK akan mengambil keputusan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku,” ungkap Idham.

Sementara itu, MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan sebagai bagian dari penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa tahapan ini tidak wajib dilakukan sebelumnya, namun mengakomodasi dinamika dan kelalaian dalam penyampaian bukti.

Rekomendasi