Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Walikota Batam ‘Takut’ Menindak PT. NMS Terkait Limbah B3

ra

NUSANTARA – Batam,Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (LSM-AMPUH)  melalui Direktur Investigasi Jarpen Gultom yang mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam (Kepri) terkait masalah pencemaran lingkungan hidup.

Masalahnya, sampai saat ini kondisi Kota Batam sudah sangat mengkahwatirkan terkait hal pencemaran lingkungan hidup. Seperti dari banyak pelaku usaha yang membuang limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang tidak pada tempatnya, melakukan reklamasi dengan ilegal, dan melakukan pembangunan di kawasan hutan lindung.

Sehingga Jarpen Gultom mempertanyakan Walikota Batam dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang lamban bertindak akan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya, PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS), yang diduga melakukan pembuangan/penimbunan limbah B3 dengan tidak memperdulikan dampak akan limbah tersebut dikemudian hari.

Jarpen mengatakan, bahwa pihaknya telah menyuratinya beberapa kali tapi hingga sekarang belum ada tanggapan dari pihak terkait. “Saya mengira bahwa Bapedal meutup-nutupi ini dan mebiarkan masalah ini. Dan saya sudah menyuratinya tapi belum ada tanggapan dari pihak tersebut,” kata Jarpen kepada Radaronline Jumat (8/11/2013) di kantornya di Jl. Jatinegara , Jakarta.

Jarpen juga mempertanyakan Walikota Batam yang tidak berani menindak anakbuahnya yakni Kepala Bapedal Kota Batam. “Walikota Batam Seharusnya mencopot Kepala Bapedal Batam. Hal ini bukan tanpa alasan. Dimana Kepala Bapedal membiarkan PT NMS melakukan pembuangan/penimbunan limbah B3 yang mencemari lingkungan sekitar. Namun tidak ada tindakan sama sekali,” lanjut Jarpen Gultom.

Dia menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan ijin usaha PT. NMS yang bergerak dibidang Galangan Kapal (perkapalan).

“Kegiatan PT NMS tersebut berlangsung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 silam, namun sampai saat ini limbah tersebut masih dibiarkan ditiga lokasi yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam. Sehingga jelas ada pembiaran,” jelas Jarpen.

Jarpen mengatakan sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan ‘setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL’.  “Kami juga mempertanyakan AMDAL dari PT Naninda. Kami menduga ada permainan dengan Pemkot Batam,” ujarnya

Afiliasi RadarOnline

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT