Tim 7, Peredam KPK vs Polri

Presiden Joko Widodo dan Tim Independen Foto: merdeka.com

Presiden Joko Widodo dan Tim Independen Foto: merdeka.com

Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Independen yang disebut sebagai Tim 7 untuk meredakan ketegangan antara KPK dan Polri. Tim yang beranggotakan tujuh orang tokoh nasional tersebut akan mengumpulkan informasi terkait kasus-kasus yang melibatkan KPK dan Polri yang kemudian akan dirapatkan untuk menghasilkan pertimbangan atau rekomendasi kepada Presiden. Namun, tim ini bukan pengawas pemeriksaan.

“Nah Presiden sebagai kepala negara minta kita beri masukan, kita beri yang terbaik. Kita lihat ke kiri dan ke kanan, kita cari informasi itu dari semua sumber. Lalu dicari langkah yang terbaik untuk presiden, pertimbangan kita mungkin,” jelas mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang juga bergabung dalam tim tersebut.

Pembentukan tim ini mendapat tanggapan dari beberapa pihak. Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon misalnya, yang beranggapan bahwa seharusnya Presiden Jokowi meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan bukan membentuk tim lain.

“Ketika Presiden mau selesaikan masalah KPK-Polri, yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tapi ini malah panggil orang di luar sistem. Kalau Wantimpres hanya stempel, maka tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai bidang,” terangnya.

Sedangkan menurut Presiden Jokowi sendiri pembentukan tim ini tidak berhubungan dengan Wantimpres. Ia berpendapat bahwa semakin banyak masukan yang diperolehnya akan semakin mudah mendapat penyelesaian masalah tersebut.

“Apanya? Ya kan nggak apa-apa, Wantimpres juga kasih pertimbangan, kemudian dari tim juga berikan masukan-masukan, masukannya makin banyak, ya makin bagus dong,” ungkap Jokowi.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sependapat dengan pembentukan tim independen oleh Presiden Jokowi ini. Ia mengatakan bahwa langkah Presiden tersebut sudah benar.

“Sudah benar. Kamu jangan heran, Presiden beda dong. Kalau saya sembarangan ngomong ada backing Presiden. Kalau Presiden sembarang ngomong, backing-nya siapa? Kan gitu,” kata Ahok.

Tim independen ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan yang proporsional kepada Presiden. Sehingga anggotanya pun harus netral serta tidak memihak kepada KPK atau Polri dalam kasus tersebut. Seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani.

“Saya usul anggotanya ada mantan petinggi Polri yang belum masuk ke gelanggang atau berpendapat, seperti mantan Kapolri Pak Sutanto. Selain itu, harus ada mantan pimpinan KPK seperti Tumpak Hatorangan Panggabean. Lalu juga akademisi hukum yang tak ada di barisan Polri dan KPK,” jelasnya hari Minggu (25/1) kemarin.

Presiden Jokowi sudah menetapkan tokoh-tokoh yang bergabung dalam tim tersebut diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Wakil KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Pada masa pemerintahan SBY juga pernah dibentuk tim independen yang disebut tim 8 untuk menyelesaikan kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang ditetapkan tersangka oleh Polri 2009 silam.

Komentar

KPK vs Polri Tim 7