Merasa kecewa, ratusan guru honorer kategori II mengatasnamakan Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) mendatangi Gedung DPRD Kota Padang, Senin (24/2) sore.
Kekecewaan tenaga pendidik SD itu dipicu lantaran sekitar 532 guru dari total 1009 guru kategori II lulus dalam tes Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.
Tenaga pendidik itu menilai, proses pelulusan tidak adil. Pasalnya, mereka mengaku banyak diantara mereka masih berdedikasi kurang dari lima tahun, sedangkan mereka ada yang sudah mencapai lebih dari sepuluh tahun tapi dinyatakan tidak lulus.
“Kami menuntut agar DPRD Padang mendesak pemerintah untuk meluluskan guru kategori II tanpa tes. Kami juga menolak atas pengangkatan guru kategori II sebagai pekerja yang tidak tetap, walaupun ada intensifnya,“ kata Koordinator PGTT, Rizal Putra saat berorasi didepan Gedung DPRD Kota Padang.
Selain itu, para guru itu juga menuntut agar pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang menaikkan gaji mereka sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional).
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Budiman bersama menerima kedatangan para guru itu dengan mengadakan pertemuan. “Kita terima aspirasi ibu dan bapak semua, dan akan kita tindak lanjuti nantinya,” katanya.
Dikatakan, Budiman, pengangkatan PNS itu bukanlah tugas dari Pemerintah Kota maupun Provinsi lagi, melainkan langsung diputuskan dari pusat. Untuk itu, DPRD Kota Padang berjanji akan meneruskannya kepada Dinas terkait untuk diajukan ke Pusat.
Salah seorang guru bernama Hercules Nan pun sempat curhat kepada anggota DPRD Kota Padang. Dia menyebut, semenjak menjadi guru dari tahun 1998 hingga saat ini masih berstatus honorer.
Bahkan, seringkali dirinya haruslah dibuang dari satu sekolah karena masuknya guru yang berstatus PNS. “Saya ini sudah 30 tahun lebih jadi guru, tetapi tidak pernah diangkat menjadi PNS. Apakah kami hanya untuk mengajar saja tapi pemerintah tidak ada perhatiannya sedikitu pun kepada kami,” ungkapnya.
Sementara, Kepala BKD Kota Padang, Asnel yang juga hadir mengaku upah guru honorer memanglah jauh dikatakan layak. Kebanyakan guru honorer, khususnya di Kota Padang hanya menerima intensif sekitar Rp.75.000 hingga Rp.150.000 setiap bulannya.
“Saya merasakan itu pak, untuk hidup saja itu memang logikanya tidak layak. Apalagi gaji honorer juga tidak memadai seperti yang bapak ibu katakan itu. Oleh karena itu, kita di Pemerintah Kota belum bisa berbuat karena itu semua putusan dari Pusat,” ujarnya.
Para guru pun menerima keputusan hasil forum itu asalkan DPRD Padang dan Pemerintah Kota Padang mendatangi surat pernyataan yang berisi akan menindaklanjuti penuh aspirasi tersebut.
“Kami terima, tetapi jika tidak juga ditindaklanjuti, kami sepakat akan melanjutkannya ke Pusat, dan tidak akan memilih lagi calon Incumbent DPRD Kota Padang pada 9 April 2014,” tegas salah seorang guru, Coenwandie.
