Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Tahapan Pilkada Serentak Dihentikan, KPU Sumbar Tunggu Instruksi

Gedung KPU RI.
Gedung KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengaku masih menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Pasalnya, KPU Sumbar sendiri sudah melakukan sejumlah proses tahapan terhadap Pilkada serentak pada Pemilu Gubernur (Pilgub) dan 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2015.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menyebutkan, meskipun KPU Pusat memberikan instruksi agar tahapan Pilkada dihentikan sementara tetapi pihaknya masih menyiapkan diri.

“Meskipun ada instruksi dari KPU untuk menghentikan prosesnya, kita tetap bersiap diri. Kami sendiri sudah melaksanakan sejumlah tahapan terkait wacana Pilkada serentak,” katanya di Gedung KPU Sumbar, Kota Padang, Rabu (8/10).

Ia menjelaskan, tahapan Pilkada serentak di Sumatera Barat sudah dilakukan oleh KPU Sumbar, dimulai pada bulan September lalu.

“Pilkada serentak di Sumbar sendiri itu direncanakan akan kita selenggarakan pada Agustus 2015. Dalam aturannya, KPU selambat-lambatnya menyiapkan seluruh tahapan, anggaran dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum dilaksanakan, dan hal itu juga sudah mulai kita lakukan,” jelasnya.

Namun, keluarnya RUU Pilkada, ditambah lagi Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh Presiden RI, KPU Sumbar sendiri mengaku belum dapat memastikan apakah melanjutkan tahapan Pilkada serentak tersebut.

“Kalau untuk proses memang tersendat, karena keluarnya RUU Pilkada, ditambah lagi Perppu yang masih belum disetujui sampai saat ini. Tetapi, apakah Perppu diterima maupun ditolak oleh DPR, kita bakal menerimanya, kalau disetujui kemungkinan tahapan akan tetap kita lanjutkan” ujarnya.

Untuk itu, Amnasmen menyebut, intinya KPU Sumatera Barat saat ini masih menunggu atas persetujuan Perppu dan instruksi dari KPU Pusat. “Kita juga belum mengetahui, apakah fungsi dari KPU selanjutnya, jika Perppu ditolak DPR, begitu juga sebaliknya. Kita tunggu koordinasi dan instruksi KPU Pusat,” pungkasnya.

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT