Sidang Praperadilan Ditunda karena Absennya KPK

Ilustrasi KPK vs Polri Foto: getscoop.com

Ilustrasi KPK vs Polri Foto: getscoop.com

Sidang praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan dilaksanakan pagi tadi. Namun, sidang tersebut belum dimulai lantaran KPK sebagai pihak termohon tidak hadir. Budi Gunawan sebagai pihak pemohon pun juga tidak hadir tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Hal ini menyebabkan sidang ditunda selama sepekan dan akan dilaksanakan pada hari Senin, 9 Februari 2015 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Saprin Rizaldi.

“Pihak Termohon (KPK) tidak hadir meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan permintaan kehadiran. Oleh karena itu pengadilan memanggil kembali KPK. Panggilan ini menentukan sah tidaknya kuasa hukum, baru masuk materi perkara. Karena itu ditunda 1 mingu ke depan dan akan kita lanjutkan pada hari Senin,” jelas Saprin.

KPK sendiri, menurut Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, tidak mengadiri sidang tersebut disebabkan karena materi gugatan yang berubah. Pihak KPK baru menerima perubahan materi tersebut pada hari Kamis (28/1) malam. Sehingga KPK absen pada sidang pertama karena harus mempersiapkan jawaban gugatan yang baru.

“Sebenarnya hari Senin, 26 Januari 2015, tim biro hukum KPK sudah hadir, namun ternyata gugatan dicabut. Dan ternyata Kamis malam KPK baru menerima perubahan gugatan tersebut. Jadi hari ini belum bisa hadir karena harus menyiapkan bahan jawaban gugatan itu. Dan ini normal-normal saja dalam sidang praperadilan,” tuturnya.

Sidang praperadilan ini diselenggarakan karena gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan penetapan status tersangkanya atas kasus dugaan gratifikasi.

Hasil akhir sidang ini akan menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo terkait pelantikan Budi Gunawan sebagai Polri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wapres Jusuf Kalla Senin (2/2).

“Ya tentu apapun hasilnya, jadi bagian dari pada pertimbangan Presiden (untuk melantik),” ungkap JK.

Selain itu, sidang ini juga mendapat pantauan dari Tim 9 yang dibentuk Jokowi untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri.

“Pemantauan sidang praperadilan tersebut untuk mengetahui langkah ataupun rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada presiden,” kata salah satu anggota Tim 9, Hikmahanto Juwono.

Akan tetapi, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai Budi Gunawan tidak akan memenangkan praperadilan tersebut. Hal ini disebabkan karena penetapan tersangka bukan objek hukum atau objek yang bisa di praperadilankan di Pengadilan Negeri.

“Selama ini hanya 2 kasus praperadilan yang diajukan terkait tersangka, terkait dengan Cevron dan tersangka Romli, tidak mempengaruhi proses peradilan yang berjalan di pengadilan. Bahkan terdakwa yang telah ditetapkan tersangka sebelumnya akhirnya diputus menjadi terpidana kasus korupsi,” ungkap Denny.

Komentar

KPK KPK vs Polri Polri Sidang Praperadilan