Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Pulau Bernama Bertambah, Menteri Susi Melapor

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri Susi Pudjiastuti

Terhitung 2015 hingga medio Juli 2017. Indonesia berhasil melakukan verifikasi pulau-pulau bernama, dan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Delegasi RI yang diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) bakal menyerahkan data pulau bernama sebanyak 16.056 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum jumlah pulau itu bertambah rentang waktu dari 2015-2017, Menteri Susi telah melakukan verifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama. Laporan ini akan diserahkan pada konferensi sidang 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan saat ini KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi dan verifikasi. Sekadar diketahui, BIG merupakan National Names Autorithy dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Brahmantya menerangkan, pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga tahun ini telah dilakukan, dan data pulau-pulau bernama di Indonesia siap untuk dilaporkan.

“Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi ke 11 sidang UNCSGN ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ungkap Brahmantya di Jakarta.

Jumlah yang dilaporkan itu merupakan tambahan dari total 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada konferensi ke-10 sidang UNCSGN di 2012. Tujuan UNGEGN bagi setiap negara adalah memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara dan didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional. Baik seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dll.

Ini penting, karena UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara dan menjadi dasar perlunya standardisasi global nama geografis. Selain itu UNGEGN melalui 24 divisi geografis atau linguistik dan kelompok kerja tengah menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.

Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 (tujuh) working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan itu. Sebut saja, Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names, Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity. Hal itu disamping berpatispasi aktif dan juga melaporkan jumlah pulau bernama pada sidang ke 30 UNGEGN.

“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” pungkas Brahmantya.

Semoga keikutsertaan Delegasi RI dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil.

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT