Polisi Harus Segera Periksa Ahok Untuk Hindari Politisasi

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot. Foto : Suara

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot. Foto : Suara

Bareskrim Polri diminta segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama melalui media sosial yang membuat heboh masyarakat Indonesia beberapa hari belakangan.

Menurut Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir, jika Polri tidak segera memeriksa, dikhawatirkan akan semakin membuka ruang penyelesaian warga melalui proses politis.

“Kalau ada masalah hukum yang menjerat para calon harus segera diselesaikan. Sekarang ditantang saja Polri, berani gak selesaikan ini. Ada kekhawatiran, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ada upaya-upaya lain, bisa pakai cara politik, bisa macam-macam,” katanya dikutip dari Aktual.com, Senin (10/10/2016).

Sambungnya, sebenarnya, alasan utama mengapa akhirnya polisi harus sesegera mungkin memeriksa Ahok ialah perilakunya yang sudah melampaui batas. “Ini jadi masalah besar, soalnya Ahok menyinggung soal agama dan etnis. Mulut pejabat ini harus dikendalikan,” ketusnya.

Bahkan, dia pun meminta pemerintah untuk segera bertindak. Kata dia, masalah yang menjerat Ahok saat ini harusnya membuka mata pemerintah untuk lebih selektif dengan mengeluarkan aturan tentang penyaringan bakal calon Kepala Daerah.

“Pemerintah harus juga memiliki program yang khusus menseleksi sedemikian rupa para calon Kepala Daerah. Supaya tidak kecolongan seperti Ahok. Jangan sampai pemimpin malah maki-maki orang kecil,” tandasnya.

Seperti diketahui, saat ini pihak Kepolisian setidaknya mengantongi delapan laporan ihwal dugaan penistaan agama oleh Ahok. Para pihak yang melaporkan antara lain, PP Muhammadiyah, FPI, Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) serta Habib Novel Chaidir Hasan.

Semuanya melaporkan Ahok lantaran diduga melanggar Pasal 156 a KUHP, juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

[aktual]

Komentar

Gubernur Ahok Isu SARA Penistaan Agama