Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Pilkada Padang Putaran Dua “Ngambang”

DSC01990Penetapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang putaran kedua sampai saat ini masih dalam tidak jelas, pasalnya rapat koordinasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Pengawas Pemilu (Panwaslu), Pemerintah Kota (Pemko) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Selasa (17/12) tadi sore, belum membuahkan hasil final.

Diputuskannya, Pilkada Padang putaran kedua digelar tanggal 15 Januari 2014, akan tetapi pihak KPUD Padang sampai saat ini masih terkendala dalam persoalan pencairan dana. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8,5 Milyar masih belum dicairkan hingga saat ini oleh Pemko Padang.

KPUD Kota Padang diwakili Ketua KPUD Padang Alison menuturkan akan menggelar Pilkada Padang putaran dua pada bulan awal tahun 2014, jika Pemko Padang mencairkan dana tersebut secepatnya paling lambat minggu ini. “Kita akan gelar Pilkada Padang putaran kedua pada 15 Januari 2014, tetapi jika Pemko Padang telah mencairkan dana anggaran tersebut” kata usai rapat koordinasi penetapan Pilkada Padang putaran kedua di Gedung DPRD Kota Padang, Selasa (17/12) sore.

Ditambahkannya, dana anggaran itu sangat diperlukan, karena seluruh persiapan termasuk logistik memerlukan biaya yang besar. “Persiapan kan memerlukan biaya, termasuk dalam pengadaan logistik” tuturnya.

KPUD Kota Padang juga sudah menyusun tahapan Pilkada Padang untuk putaran kedua diantaranya, 16 Desember 2013 tahapan pelaksanaan, 4 Januari 2014 pendistribusian logistik, 9-11 Januari 2014 masa kampanye, 12-14 Januari 2014 masa tenang, 15 Januari 2014 pencoblosan, 16-17 penghitungan tingkat PPS, 18-19 Januari 2014 penghitungan tingkat PPK dan 20-21 Januari 2014 penghitungan tingkat KPUD Padang.

Pemko Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Syafril Basyir mennyebutkan, bahwa telah menetapkan proses-proses tahapan pilkada, tetapi pencairan dana anggaran itu masih menjadi persoalan rumit bagi Pemko Padang. Pemko Padang masih membutuhkan koordinasi kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta BPKP agar pencairan dana tersebut tidak melanggar hukum.

“Kita telah atur tahapan Pilkada putaran kedua tersebut, tetapi Pemko Padang masih mempersoalkan terkait pencairan dana itu, supaya nantinya tidak melanggar hukum yang ada” tutupnya. (*/wn)

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT