Penerapan UU Minerba, Menteri dan Wamen ESDM Tak Kompak

Menteri ESDMJakarta, Jero Wacik mengatakan pemerintah masih mengkaji lagi kemungkinan untuk memberikan kelonggaran terkait pelaksanaan UU Minerba yang akan mulai berlaku efektif 12 Januari 2014.

Pasalnya, menurut Jero ada nasib rakyat Indonesia yang harus dipikirkan yakni banyaknya korban Putus Hubungan Kerja (PHK) sebagai konsekuensi larangan ekspor Bahan Mentah Minerba.
“UU Minerba rapat terakhir dengan DPR, Pemerintah diminta oleh 9 Fraksi untuk tetap menjalankan sesuai waktunya. Namun ada lagi permintaan dari yang lain-lain, untuk kepentingan yang lebih luas,” kata Jero kepada Wartawan usai penyerahan DIPA 2014 di Kantornya, Selasa (17/12).
Kepentingan yang lebih luas itu kata Jero misalnya PHK yang harus dipikirkan.
Berbeda dengan Jero, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo justru malah menegaskan tidak ada niatan sedikitpun untuk memberikan kelonggaran.
“Tidak ada rencana memberikan kelonggaran,” jawab Wamen lewat pesan singkat seperti yang diterima Aktual.co, Rabu (11/12).
Sebelumnya dikabarkan, kementerian Perdagangan mengaku tengah mencari solusi agar perusahaan tambang masih bisa mengekspor bahan mineral dalam bentuk mentah.  Meski, secara tegas dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, dilarang ekspor dalam bentuk mineral mentah dan harus dimurnikan di dalam negeri.
“Pemerintah masih tetap melakukan upaya-upaya untuk mencari solusi supaya itu (ekspor barang tambang mineral) bisa,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Dia mengakui jika Undang-Undang tersebut benar-benar diterapkan maka akan menghambat ekspor bahan tambang mineral mentah. Untuk itu pihaknya mengaku masih mengkaji untuk tidak melarang sepenuhnya.
Sumber:Aktual
Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT