Pemko Padang Gelar Konsultasi Publik Bahas RKPD 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020.

Hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh saran penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD tersebut.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang Aie Pacah, Jumat (8/2/2019).

Forum itu dihadiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Inspektur, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang, akademisi, pimpinan organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ninik mamak, bundo kanduang dan unsur pers.

Turut mendampingi Wali Kota, Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul.

“Hari ini dilakukan konsultasi publik terhadap dokumen rancangan awal RKPD Tahun 2020 yang sudah disusun tersebut untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan,” kata Walikota.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,” jelasnya.

“Untuk itu, forum ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Padang, sehingga nantinya program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Padang Tahun 2020 mampu menjawab tantangan tersebut,” kata Walikota.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan, rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

“Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik,” kata Medi.

Masukan juga diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi agar Pemko Padang dapat lebih fokus dalam menyusun rencana kerja dan memprioritaskan kegiatan yang memiliki ‘multiplier effect’.

Muhidi juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana kelurahan yang diharapkan dapat dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami prosedur pengelolaannya.

Hal tersebut didukung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang mengatakan kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Padang karena dapat menarik partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembangunan.

Komentar
Loading...
Loading...